80% Migas RI Dinikmati Asing, Harga BBM Jadi Mahal

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih saja menuai kontra dari sejumlah kalangan, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis, buruh hingga pengamat.

Jend TNI AD (Pur) Ryamizard Ryacudu menilai 70%-80% sumber daya alam berupa minyak dan gas (migas) dikelola perusahaan-perusahaan asing dengan mengatasnamakan pasar bebas.

"Sisanya sumber migas Indonesia 25% dikelola PT Pertamina (Persero). Dengan begitu, migas yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang," kata dia dalam acara Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi di Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Kondisi ini, terang Ryamizard bertolak belakang dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ayat 2, yakni cabang-cabang produk penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Serta ayat 3 tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kejahatan konstitusi yang tergambar akibat kondisi ini, berdasarkan data Laskar Ampera Arif Rahman Hakim, migas justru dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesengsaraan rakyat.

Pemerintah pun, lanjut Arif tak pernah mengumumkan secara transparan dan terbuka kepada seluruh rakyat tentang berapa besar sesungguhnya harga pokok produksi dan harga pokok penjualan BBM per liter.

"Pemerintah telah melakukan kedustaan publik terkait mutu BBM yang dijual kepada rakyat ternyata di bawah kualitas (bahkan tidak memenuhi standar EURO 1 sehingga membahayakan kesehatan manusia) yang telah ditetapkan pemerintah yakni standar EURO 2," papar dia.

Ryamizard menambahkan, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan impor BBM untuk kebutuhan nasional sehingga fiskal Indonesia lebih stabil.

"Sedikit saja kesalahan, apalagi menetapkan arah kebijakan di bidang energi akan membuat Indonesia mengalami rentan energi. Kalau Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alamnya lalu rentan energi kan lucu. Pertumbuhan ekonomi yang semakin besar mendorong konsumsi energi menjadi besar, sehingga pengelolaan energi harus dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat," pungkas dia. (Fik/Nur)