Satu Orang Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 8,5 Juta

Komisi Anti Utang (KAU) melaporkan total utang pemerintah Indonesia hingga akhir April 2013 telah mencapai Rp 2.023,72 triliun. Artinya, setiap satu orang penduduk Indonesia harus menanggung utang pemerintah masing-masing sebesar Rp 8,5 juta.

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan menuding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berhasil meningkatkan jumlah utang secara signifikan.  "Pasca krisis moneter tahun 97/98, utang luar negeri pemerintah membengkak dalam jumlah besar. Sebelum krisis jumlah utang luar negeri pemerintah masih sekitar US$ 53,8 milyar. Karena pemerintah terus menambah pembuataan utang luar negeri baru, jumlahnya membengkak menjadi sekitar US$ 117,790 milyar pada April 2013," kata Dani dalam konfrensi persnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2013).

KAU mencatat utang luar negeri pemerintah tersebut belum ditambah pinjaman yang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Jika ditambah surat utang tersebut, KAU mencatat total utang pemerintah Indonesia hingga April 2013 telah mencapai Rp 2.023,72 Triliun, "Atau rata-rata setiap warga negara menanggung utang sekitar Rp 8,5 juta," tambah Dani menegaskan.

Selain membebani anggaran negara, KAU menganggap besarnya utang yang ditanggung  pemerintah juga telah meningkatkan dominasi modal asing dalam kegiatan ekonomi nasional.

Dari catatan KAU, besarnya utang telah menyebabkan anggaran negara terus tersedot untuk membayar pinjaman. Total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pada tahun 2005 dilaporkan telah mencapai Rp 126,768 triliun atau sekitar 24,8% dari total belanja negara yang berjumlah Rp 509,632 triliun.

"Sedangkan pada tahun 2013, pemerintah merencanakan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 299,708 triliun, atau sekitar 17,3% dari total belanja negara pada APBN 2013 yang berjumlah Rp 1.726,2 triliun," ungkapnya.

Sepanjang masa kepemimpinan SBY, utang pemerintah dilaporkan telah meningkat hingga mencapai Rp 724,22 triliun dari posisi terakhir pada 2004. Kala itu, jumlah utang pemerintah masih berada di kisaran Rp 1.299,50 triliun. "Sayangnya, tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan mengurangi utang secara sigifikan," ujar Dani.

Melihat laporan tersebut, KAU menuding pemerintah selama ini terus selalu menjadikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai kambing hitam bobolnya belanja pemerintah. Padahal, dari pandangan KAU, rutinitas pemerintah membayar utang justru dianggap pemberian subsidi kepada pihak asing.

"Hal ini jelas bertentangan dengan semangat kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, dimana seharusnya kekayaan nasional digunakan untuk memberi manfaat financial dan manfaat ekonomo bagi seluruh rakyat Indonesia," tukasnya.(Shd)