Sukses

Upah Buruh di Kamboja & Bangladesh Lebih Rendah dari RI

Jika kenaikan upah terlalu tinggi, bisa-bisa investor akan menutup pabrik di Indonesia dan pindah ke negara lain yang upahnya lebih rendah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi menilai, untuk menentukan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014 perlu memperhatikan ukuran-ukuran yang jelas dan tidak bisa diukur dengan menggunakan ukuran politik.

Kenaikan UMP ini harus disesuaikan agar ongkos buruh dalam negeri bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Pasalnya jika terlalu tinggi, bisa-bisa investor akan menutup pabrik di Indonesia dan pindah ke negara lain yang upahnya lebih rendah dari Indonesia.

"Sebab kalau tidak, ongkos buruh kita sudah tidak kompetitif lagi. Sekarang itu di Kamboja sepertiga (lebih murah) dari upah di Indonesia, Bangladesh juga sama. Belum lagi kita bicara soal yang lain-lain, bagaimana kita bisa kompetitif?," ungkapnya di Jakarta, seperti ditulis Senin (19/8/2013).

Sofjan berpendapat, perhitungan kenaikan upah buruh juga tak boleh hanya mempertimbangkan dari faktor Komponen Hidup Layak (KHL), tetapi juga harus dilihat dari produktivitas buruh yang bekerja serta tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebab dalam undang-undang nomor 13 tahun 2012 itu bukan cuma bicarakan soal hidup layak saja, tetapi dibicarakan juga produktivitas mereka dan pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi itu mesti sama-sama. Itu yg paling penting pertama," ujarnya.

Masalah kenaikan UMP ini, lanjut Sofjan, akan erat sekali hubungannya dengan pertumbuhan investasi asing di dalam negeri, sehingga harus dipastikan agar para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia pun memiliki kepastian dan berani untuk berinvestasi.

"Saya pikir mengenai pengupahan itu yang nomor satu. Kalau enggak ada kepastian itu, orang (investor) enggak berani lagi," katanya.

Selain itu, dengan kepastian kenaikan UMP ini juga akan menyelamatkan industri padat karya serta dapat menarik kembali investasi industri tersebut ke dalam negeri yang selama ini dinilai lebih tertarik berinvestasi di luar negeri karena diberatkan oleh besarnya UMP.

"Buat kita,kalau kita mau selamatkn industri padat karya, yang utama itu adalah kepastian kenaikan-kenaikan UMP ini," jelasnya. (Dny/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini