Sukses

Konversi BBM ke Biogas Butuh Sosialisasi 15 Tahun

Peningkatan kebutuhan energi fosil atau minyak bumi, membuat pemerintah harus berupaya mengalihkan penggunaan energi.

Peningkatan kebutuhan energi fosil atau minyak bumi, membuat pemerintah harus berupaya mengalihkan penggunaan energi ini ke arah energi yang ramah lingkungan seperti biogas.

"Kita komitmen untuk memperlancar ini karena akan menjadi kebutuhan nasional. (Kebutuhan) Energi fosil sendiri kan naik 7% per tahun," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal di Jakarta, seperti ditulis Selasa (27/8/2013).

Dia mengakui diperlukan sumber energi alternatif seperti pemanfaatan kotoran hewan ternak yang bisa dijadikan biogas sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM).

"Potensi dalam negeri sebenarnya besar sekali tetapi belum dikembangkan maksimal. Potensi ternak besar tetapi perlu teknologi karena masyarakar belum aware," lanjut dia.

Hambatan dalam penerapan energi ini menurut Tunggal terbilang cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama, ini menyangkut sosialisasi, kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri dan kurangnya nilai keekonomian pengembangan energi tersebut.

"Negara yang sudah menerapkan ini perlu waktu 10-15 tahun sosialisasi, seperti Swedia. Jadi kita peran media juga membantu untuk menyosialisasikan ini," tutur dia.

Tantangan lain, yaitu masalah SDM di Indonesia yang sebagia besar belum mampu untuk melaksanakan penerapan energi ini.

"Masalah SDM ada aspek yang tidak diperhitungkan misalnya disuatu ada kelurahan ada sekitar 50 sapi yang terpencar-terpencar, kotorannya ini kan ada di mana-mana. Jadi susah kalau mau diolah jadi biogas. Kalau penerapan teknologi sebenarnya tidak terlalu sulit, karena hanya kotoran kemudian dicampur air," terang dia.

Terakhir yaitu masalah keekonomisan dari pengolahan energi tersebut yang dinilai masih rendah sehingga membutuhkan peran besar dari pemerintah untuk mendorong menggalakan energi biogas ini.

"Pada awalnya memang tidak ekonomis tetapi ini tugas pemerintah. Pemerintah harus hadir saat keekonomian itu tidak ada. Tapi yang jelas ini harus dimulai dari sekarang," tandas dia. (Dny/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini