PMN Rp 7 Triliun Ditolak, Dahlan Iskan Buru-buru Surati DPR

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan segera melayangkan surat kepada Komisi VI DPR terkait usulan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7 triliun untuk lima perusahaan pemerintah.

Usulan PMN sendiri sudah masuk dalam Nota Keuangan Negara dan disahkan dalam Undang-undang. Namun Komisi VI DPR menolak anggaran tersebut karena dianggap belum dilakukan pembahasan dalam rapat komisi.

"Saya akan menulis surat lagi ke Komisi VI yang didahului dengan keterangan untuk melaksanakan amanat Undang Undang yaitu APBNP yang disitu menyebutkan untuk merealiasasikan PMN harus ada pembahasan di Komisi VI, kami mohon ada pembahasan," ungkap Dahlan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Dahlan menjelaskan, suntikan modal senilai Rp 7 triliun bagi lima BUMN itu sebetulnya tak seluruhnya berupa uang tunai. Dari alokasi tersebut, suntikan modal juga diberikan hanya dalam bentuk data administrasi.

"Yang uang kan cuma Rp 2 triliun, sisanya sebagai administrasi saja," tegasnya.

Dalam nota keuangan, pemerintah menganggarkan PMN untuk lima perusahaan pemerintah yaitu PT Hutama Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Krakatau Steel Tbk, PT Geo Dipa Energi, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Dahlan menegaskan pemerintah juga tak bisa disalahkan jika melaksanakan amanat UU APBN-P karena sudah disepakati di Badan Anggaran DPR RI.

"Kalau nggak ada pembahasan misalnya, maka seandainya pemerintah mau melaksanakan Undang Undang sudah tidak salah lagi," tutur mantan Dirut PLN itu.

Meski demikian, Kementerian BUMN memutuskan tetap akan melayangkan surat ke Komisi VI DPR RI paling lambat 2 hari ke depan. "Suratnya secepatnya lah, besok atau lusa paling lama," tutupnya. (Yas/Shd)