Sukses

Tahu Tempe Langka, Pemerintah Harus Panggil Tiga Importir Ini

Setidaknya sekitar 70% konsumsi kedelai masyarakat Indonesia dipenuhi dari negara lain.

Lonjakan harga kedelai yang terjadi saat ini merupakan bentuk ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Saat ini setidaknya sekitar 70% konsumsi kedelai masyarakat Indonesia dipenuhi dari negara lain.

Sebagai pengimpornya, setidaknya tiga perusahaan swasta tercatat memiliki kuota impor paling besar dari total pengajuan impor sebanyak 886.200 ton. Ketiga perusahaan itu adalah PT FKS Multi Agro, PT Gerbang Cahaya Utama dan PT Budi Semesta Satria.

"Mengatasi jangka pedek, pemerintah harus panggil pemegang impor itu, kalau memang mereka pemegang kuota impor terbesar kan tinggal banjiri saja pasar," ujar Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Didik J Rachbini di Gedung Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Saat ini PT FKS Multi Agro mendapat jatah importir terbesar dengan porsi 210.600 ton atau sekitar 46,71%, PT Gerbang Cahaya Utama kebagian jatah 46.500 ton atau 10,31% dan PT Budi Semesta Satria sebesar 42.000 ton atau 9,31%.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menambahkan, besarnya kuota impor yang diberikan kepada salah satu perusahaan mampu menimbulkan potensi monopoli atau biasa disebut kartel.

"Dari data tersebut jelas terlihat terdapat satu perusahaan yang memegang pangsa terbesar, cenderung monopoli, dan dari kuota impor kedelai dari ketiga perusahaan tersebut mencapai 66,33% yang cenderung membentuk kartel," paparnya.

Permasalahan kedelai ini, kata Enny tidak bersumber dari faktor permintaan layaknya bawang putih dan daging sapi seperti yang terjadi sebelum bulan Ramadhan beberapa waktu lalu, melainkan karena faktor pasokan.

"Masyarakat pun meskipun ditekan inflasi tapi kalau untuk membeli tempe tidak ada masalah lah, permasalahannya kan di pasokan,"cetus Enny.

Untuk itu dalam hal ini INDEF menghimbau pemerintah menindak tegas para importir yang terbukti telah mempermainkan harga.

"Sekarang siapa pemegang pasokan itu pemerintah tahu, kalau pemerintah mau serius harus dikasih model peringatan dengan dikasih sanksi yang tegas,"tutup Enny. (Yas/Nur)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.