Sukses

Pemerintah Belum Ajukan Tambahan Kuota BBM di 2014

Kementerian Keuangan mengaku belum menyiapkan estimasi penambahan volume BBM bersubsidi untuk tahun depan.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengaku belum menyiapkan estimasi penambahan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun depan. Artinya, pemerintah mematok kuota BBM subsidi sepanjang 2014 maksimal 50,5 juta kiloliter (kl).

"Volume 50,5 juta kl itu kan sementara. Kami hanya menghitung pertumbuhan natural saja yakni 48 juta kl dengan tambahan 2,5 juta kl, sehingga maksimal 50,5 juta kl untuk BBM subsidi. Tapi estimasi penambahan volume belum ada," papar Kepala Pelaksana Tugas (Plt) BKF Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (16/9/2103) malam.

Sementara kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC), dia memastikan akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Dengan begitu, pembengkakan volume dapat dihindari.

Di sisi lain, Bambang menambahkan, pemerintah tidak perlu menambah anggaran subsidi bagi penggunaan biodiesel pada campuran solar.

"Tidak usah, itu sudah untung sendiri. Yang penting kami memastikan pasokan biosolar cukup dengan kepastian kontrak jangka panjang bukan harga," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, belanja subsidi energi melonjak Rp 44,1 triliun dari RAPBN 2014 sebesar Rp 284,7 triliun menjadi Rp 328,7 triliun di estimasi tahun depan.

"Sedangkan estimasi subsidi BBM, bahan bakar nabati (BBN) dan LPG menjadi Rp 230,8 triliun atau naik Rp 35,9 triliun dari RAPBN 2014 sebesar Rp 194,9 triliun," katanya.

Sedangkan anggaran subsidi listrik terkerek naik Rp 8,2 triliun dari Rp 89,8 triliun menjadi Rp 98 triliun yang tercantum dalam estimasi tahun depan.

"Subsidi BBM dan listrik naik akibat depresiasi nilai tukar rupiah, di mana harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) tahun depan diestimasikan US$ 106 per barel dengan volume konsumsi subsidi 50,5 juta kiloliter (kl)," ujar Chatib.

Untuk jatah kuota BBM subsidi tahun depan, Komisi XI DPR telah memberikan usulan angka sama dengan pemerintah. Sementara Komisi VII DPR berkisar antara 48 juta kl-51 juta kl sebagai volume BBM bersubsidi 2014. (Fik/Nur)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.