Buruh Tak Lagi Tuntut Gaji Rp 3,7 Juta?

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengklaim isu kenaikan upah menjadi Rp 4,37 triliun tak lagi menjadi topik utama yang diusung para pekerja. Guna mendukung klaimnya, Hidayat mengungkapkan sikap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Andi Nuwawea kini tidak lagi secara gamblang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga 50% atau Rp 3,7 juta pada aksinya kali ini.

"Hari ini (demo buruh) temanya apa?" tanya Hidayat di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Sebagai informasi, ribuan buruh hari ini berunjuk rasa di sejumlah lokasi termasuk Istana Negara, Jakarta. Dalam tuntutannya, para buruh mendesak Presiden mencabut Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum (UMP).

"Dia (Andi Nuwawea) tidak menyebut UMP harus 50% kan? Saya sudah bicara dengan dia dan rasanya dia sudah mengerti dengan kondisi sekarang," terang Hidayat.

Tema yang diusung para buruh kali ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa Presiden K-SPSI tidak lagi menjadikan tuntutan kenaikan upah buruh sebagai isu utama. Kendati pemerintah mengakui upah buruh saat ini memang perlu dinaikkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengajak seluruh elemen buruh untuk duduk bersama dengan Dewan Pengupahan guna menetapkan besaran UMP tahun depan. Penetapan UMP 2014 rencananya akan diputuskan pada 1 November 2013.

"Percayakan pada Dewan Pengupahan untuk menetapkan upah minimum. Kalau melakukan tindakan di luar Dewan Pengupahan (UMP ketinggian), investor bisa takut dan iklim investasi dinilai tidak kondusif," terang dia. Hatta mengaku, persaingan dunia usaha saat ini sangat ketat sehingga besaran UMP sebuah negara menjadi ukuran bagi investor.(Fik/Shd)