Indonesia Masih Kalah dari Vietnam dan Myanmar Soal Sanitasi

Meski Indonesia masuk negara kepulauan dan memiliki curah hujan tinggi tetapi sistem sanitasi dan pengadaan air minum bagi masyarakat masih kalah dengan Myanmar dan Vietnam.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengungkapkan, kondisi yang tak kunjung berkembang secara signifikan ini terus dialami Indonesia sejak puluhan tahun silam.

"Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang masih belum dapat memenuhi layanan dasar terhadap masyarakat, itu kondisi air minum dan sanitasi masih buruk," ujar Agung dalam acara Pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional, di Gedung Balai Sartika, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Mayoritas penduduk Indonesia memiliki rata-rata usia di bawah 40 tahun, pada usia itu banyak orang membutuhkan air bersih untuk terus menjaga kesehatannya.

Agung menambahkan,  penyaluran air minum dan perbaikan sanitasi yang kurang merata sangat berdampak bagi kesejahteraan dan kesehatan rakyat terutama bagi anak-anak yang rentan terjangkit penyakit.

"Dampak langsung dari buruknya sanitasi dan air minum adalah keadaaan kesehatan masyarakat. Sebanyak 1,4 juta anak menderita diare setiap tahunnya akibat hal ini," kata Agung.

Bahkan dengan buruknya sanitasi dan penyediaan air bersih ini diungkapkan Agung mampu merugikan negara sekitar Rp 56 triliun.

"Nilai itu setara dengan 2,3% dari Produk Domestik Bruto kita," ungkap Agung.

Sementara itu, Bappenas menargetkan melakukan perbaikan fasilitas sanitasi dan air minum yang layak yang mencapai 100%  pada 2019. Namun dibutuhkan dana sebesar Rp 660 triliun untuk perbaikan seluruh fasilitas sanitasi dan air minum.

Saat ini sarana sanitasi dan air minum yang layak di Indonesia  masih berkisar di angka 55%. Sebanyak 45% lainnya masih terhitung tidak layak sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 67 triliun.

Terkait dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 setidaknya sebanyak 68,87% penduduk harus sudah mendapatkan akses air minum yang layak dan sebanyak 62,41% penduduk harus sudah memiliki akses sanitasi layak. (Yas/Ahm)