Sukses

Urusan Kenaikan Gaji Pekerja, RI Peringkat ke-9 di Dunia

Di tengah kisruh kenaikan UMP di di Indonesia, angin segar datang dari laporan perusahaan konsultasi global asal Inggris, ECA International.

Belakangan ini, puluhan ribu buruh di Indonesia turun ke jalan menuntut pemerintah menaikkan upah mereka hingga Rp 3,7 juta per bulan.

Meski pada akhirnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di wilayahnya hanya menjadi Rp 2,4 juta per bulan.

Di tengah kisruh kenaikan gaji pegawai di Indonesia angin segar datang dari laporan perusahaan konsultasi global asal Inggris, ECA International bertajuk `2013/2014 Salary Trends Survey`.

Dalam laporan proyeksi upah pekerja tersebut, Indonesia menempati posisi ke-9 sebagai pemberi kenaikan gaji tertinggi di dunia pada 2014.

Seperti mengutip situs resmi ECA International, Kamis (7/11/2013), dalam urutan proyeksi peningkatan gaji tersebut, selain Indonesia negara ASEAN lain yang juga turut menembus peringkat 10 besar dunia tersebut adalah Vietnam.

Berada di posisi ke-4 dunia, Vietnam diprediksi menjadi negara pemberi kenaikan gaji terbesar tahun depan.

Secara keseluruhan, Venezuela menempati posisi paling unggul dalam meningkatkan gaji pegawainya pada 2014. Bagaimana tidak, negara tersebut diprediksi akan menaikkan gaji pegawainya sebesar 26% tahun depan.

Tak heran, Amerika Latin tempat Venezuela berlokasi menjadi kawasan dengan proyeksi peningkatan gaji terbesar di dunia sebesar 11%.

Sementara para pegawai di kawasan Asia, termasuk Indonesia, dapat menikmati kenaikan upah sebesar 10%. Secara global, peningkatan rata-rata gaji pegawai hanya berkisar 6%.

ECA International merupakan perusahaan konsultasi penyedia data dan solusi software untuk membantu perusahaan guna mengelola tugas-tugas bersifat internasional di seluruh dunia.

Sementara laporan bertajuk `2013/2014 Salary Trends Survey` yang dirilis ECA International berisi proyeksi kenaikan upah tenaga kerja lokal untuk tahun depan.

Informasi tersebut dikumpulkan dari 316 perusahaan multinasional di 64 negara dan sejumlah kawasan. Dari total perusahaan yang mengikuti survei  112 diantaranya merupakan milik pebisnis asal Hong Kong. (Sis/Nur)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.