Pemerintah Masih Pikir-pikir Bebaskan PPnBM Angkutan Umum

Pemerintah tengah mempertimbangkan pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi transportasi massal.

Hal ini menyusul desakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang meminta pemerintah pusat memberikan PPnBM 0% bagi setiap unit kendaraan umum.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bambang Brodjonegoro mengaku telah menerima surat permohonan bea masuk dan PPnBM 0% untuk transportasi massal dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

"Suratnya sudah masuk, tapi saya lupa kapannya. Permohonannya minta 0% dan hanya baru untuk kendaraan bus umum," jelas dia di kantornya, Jakarta, Senin (11/11/2013).

Pemerintah, tambah Bambang, mempertimbangkan pembebasan bea masuk dan PPnBM kendaraan bus. Namun pihaknya masih harus menganalisa apakah akan memberikan insentif bagi bus jenis angkutan umum ataupun jenis pariwisata bersifat komersial.

"Intinya kami mendukung dan yang utama bea masuk dan PPnBM. Itu sudah cukup besar. Kita sebenarnya mau saja bea masuk bus ditiadakan, PPnBM diturunkan cuma bus bisa dimanfaatkan sebagai angkutan umum bersifat sosial dan pariwisata sifatnya komersial," ujarnya.

Namun, dia belum bisa memastikan waktu penerapan aturan pengurangan bea masuk maupun PPnBM pembelian bus atau transportasi massal mengingat pemerintah juga ingin mendorong produk kendaraan umum dalam negeri.

"Bisa saja PPnBM diturunkan dulu, karena PPnBM buat produk luar dan dalam negeri kan kena. Ke depan baru dilihat lagi mungkin melalui bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) supaya bisa membedakan mana yang untuk umum atau komersial," pungkas Bambang.(Fik/Nur)