Masyarakat RI Belum Melek Produk dan Akses Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui Indonesia masih memerlukan upaya terencana untuk mengatasi ketertinggalannya dalam akses ke produk dan layanan keuangan.

"Industri keuangan Indonesia memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui intermediasi, di mana hingga 31 Desember 2012 dana intermediasi yang disalurkan sebesar Rp 7.159,4 triliun,” ucap Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Muliaman D Hadad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2013).

Menurut Muliaman, masa depan peran industri keuangan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memang menyebabkan akses masyarakat ke lembaga keuangan dan informasi serta fungsi intermediasi menjadi kurang optimal.

Masalah geografis juga menyebabkan infrastruktur layanan jasa keuangan menjadi tidak merata. Serta akses informasi untuk wilayah tertentu menjadi sangat mahal ditengah biaya layanan jasa keuangan yang relatif lebih tinggi.

Hasil survei Bank Dunia pada 2011 menunjukan, baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan resmi. Dari survei itu tergambar hanya 20% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan resmi. Angka ini berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura yang mencapai berturut-turut 27%, 66%, 73% dan 98%.

Berkaca dari data itu, OJK mendorong perluasan upaya akses dan inklusi keuangan yang disebut Strategi Nasional Literasi Keuangan. Dalam strategi ini dicanangkan tiga pilar utama untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.

Ketiga strategi itu adalah program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

"Tiga pilar ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan," kata Muliaman.

Adapun kegiatan lain yang sudah dan akan dilakukan dalam program strategis OJK ini adalah layanan Financial Customer Care (FCC), roadmap mekanisme penyelesaian sengketa di industri jasa keuangan, market intelligence dan edukasi masyarakat.  (Dis/Ahm)