BI: Kurangi Impor, Dorong UMKM yang Tahan Krisis

Rencana paket kebijakan ekonomi jilid II yang dalam waktu akan diumumkan pemerintah mendapat respon positif dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Dia optimistis kebijakan tersebut dapat menstabilkan perekonomian Indonesia apabila didukung dengan pengereman impor serta mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Itu (kebijakan) tentu dalam pembahasan dengan pemerintah. Kami akan berdiskusi karena pemerintah sudah punya program untuk menyikapi angka ekspor yang cenderung menurun," tutur dia di Jakarta, Kamis (14/11/2013) malam.

Lebih jauh Agus mengaku, harga delapan komoditas utama Indonesia anjlok sampai 18% pada tahun lalu. Dan tahun ini diperkirakan akan membaik meskipun penurunan masih terjadi sebesar 11%.

"Harga komoditas ekspor andalan Indonesia cenderung menurun, jadi kalau bisa kita ekspor produk yang mempunyai nilai tambah supaya membantu neraca perdagangan dan memperluas pasar baru," jelasnya.

Jika kenaikan ekspor pada tahun depan tidak begitu drastis, dia menyarankan, supaya pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi kegiatan-kegiatan bersifat impor barang-barang non prioritas.

"Harus bisa menundanya, dan mengurangi kegiatan yang membiayai impor. Kita mesti mengupayakan investasi baru yang menghasilkan produk pengganti impor," ucap dia.

Terpenting, kata Agus, pemerintah dan BI wajib mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang mampu memberikan lapangan pekerjaan luas kepada masyarakat.

"UMKM terbukti sebagai segmen yang tahan krisis. Tapi UMKM harus bisa menerapkan teknologi menengah atau tinggi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ini bisa dilakukan oleh UMKM yang punya inovasi, dan teknologi baik," pungkasnya.

Dalam mendukung UMKM, BI pada prinsipnya menerapkan kebijakan yang menggunakan strategi penguatan edukasi keuangan sebagai upaya mengubah prilaku pengelolaan keuangan UMKM, terutama yang berpenghasilan rendah.

Selain itu, meningkatkan akses keuangan yang didukung infrastruktur sistem pembayaran, pemanfaatan teknologi informasi, jaringan unit ekonomi lokal. Kebijakan lain, tambah Agus, melindungi konsumen untuk memastikan terjaganya hak-hak masyarakat yang ketika memanfaatkan akses keuangan dan sistem pembayaran, dan sebagainya. (Fik/Ndw)