April: Perang Dingin Dahlan Iskan vs DPR Berakhir

Perseteruan Dahlan Iskan dengan DPR telah berlangsung sejak September 2012. Dahlan berkali-kali menolak panggilan DPR yang meributkan data BPK soal PLN. Karena menurut Dahlan itu bisa dijelaskan langsung oleh Dirut PLN langsung Nur Pamuji. Dahlan juga enggan berdebat hal-hal yang dianggap dia mengada-ada dan memilih blusukan ke sejumlah BUMN di daerah ketimbang ketemu DPR.

Berbulan-bulan sudah Dahlan selalu menolak dipanggil DPR. Hingga menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR, Efendi Simbolon, Dahlan tercatat sudah 7 kali tak penuhi panggilan DPR.

Sampai-sampai Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menilai Bos Jawa Pos ini sebagai seorang 'The Most Wanted' alias buron yang paling dicari. DPR menolak panggilan yang datang dari Komisi VII (masalah inefisiensi PLN), IX (masalah Outsourcing) dan XI.

"Dahlan Iskan 'Most Wanted'. Jadi sekarang Dahlan sudah jadi buron DPR dan buruh. Jadi kami minta panggil paksa sesuai UU," ujar Ribka di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Untunglah perang dingin antara Dahlan Iskan dan DPR itu bisa berakhir. Karena akhirnya Menteri BUMN itu memenuhi undangan Komisi IX DPR meski bukan menjadi mitra kerja utamanya pada 10 April 2013.

Setelah membahas drama kebangkrutan Batavia Air, investasi bodong GTI Syariah, dan terkesima dengan gebrakan maskapai penerbangan nasional PT Lion Mentari Airline (Lion Air) yang membeli 234 pesawat terbang Air bus jenis A320 senilai US$ 24 miliar, maka serial Kaleidoskop Bisnis 2013 edisi April membahas berakhirnya perang dingin Dahlan Iskan vs DPR, seperti ditulis Selasa (17/12/2013):

2 dari 7 halaman

DPR Tak Bosan Kejar Dahlan Iskan

Tujuan Komisi VII memanggil Dahlan adalah untuk memintai verifikasi soal kebenaran hasil temuan BPK yang diduga berdampak ke kerugian negara. Dalam temuan itu ada tiga obyek yang diaudit BPK yaitu Dirut PLN, Menteri ESDM dan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas).

"Dahlan sebagai Dirut PLN waktu itu kita verifikasi, apakah benar kebijakan yang dibuatnya selama memimpin PLN telah berdampak ke kerugian negara," papar Efendi Simbolon Rabu (6/2/2013).

Menurut Effendi, pihaknya sebenarnya mengundang Dahlan sebagai pribadi selama memimpin PLN dan dan bukan sebagai Menteri BUMN.

Karena alasan itulah Komisi VII DPR terus memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk dimintai klarikasi hasil temuan BPK soal inefisiensi senilai Rp 37,6 triliun saat Dahlan memimpin PT PLN (Persero).

3 dari 7 halaman

Lebih Pilih Urus Sapi

Dahlan memilih sibuk mengurusi sapi di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan saat Komisi VII DPR membahas soal inefisiensi senilai Rp 37,6 triliun PT PLN dalam Rapat Dengar Pendapat.

Dahlan saat itu berada di desa Bila River Ranch, kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi. Mantan Bos PLN itu melakukan kunjungan dalam rangka membangun ketahanan pangan melalui program integrasi Sapi dan sorghum. Program ini melibatkan 400 peternak dan 800 petani, dengan luasan 3.200 hektare Sorghum, 2.000 hektare Jagung, dan 400 hektare King Grass.

Ketidakhadiran Dahlan membuat geram anggota Komisi VII DPR. Apalagi Dahlan tercatat sudah 6 kali tidak memenuhi undangan DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Efendi Simbolon menyatakan pihaknya sebenarnya mengundang Dahlan sebagai diri pribadi selama memimpin PLN.

"Kita meminta pak Dahlan menjelaskan atau memverifikasi audit BPK yang menyebutkan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Penting verifikasi agar tidak salah komunikasi. Hipotesa kerugian di PLN puluhan triliun dan ingin tahu penyebabnya karena manusia atau ada unsur lain sehingga ada unsur kerugian," kata Effendi.

Berdasarkan audit BPK, salah satu kerugian yang terjadi pada proyek pembangunaan 8 pembangkit berkapasitas 9.000 megawatt (MW) dengan nilai kerugian sekitar Rp 3,7 triliun. Tanpa menyebutkan detailnya, Effendi mengaku masih ada kerugian lain selama Dahlan menjabat sebagai pimpinan PLN.

Selain temuan BPK, dia mengaku pihak DPR juga memiliki bukti lain untuk memperkuat dugaan kerugian negara selama Dahlan menjabat dan melibatkan pihak keluarganya. Hal itu yang memerlukan kehadiran dan penjelasan Dahlan.

4 dari 7 halaman

Presiden SBY Sampai Turun Tangan

Perseteruan Dahlan Iskan dan DPR akhirnya membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. SBY sampai menginstruksikan agar Dahlan segera memenuhi panggilan DPR.

Alasan SBY, karena komunikasi antara kementerian dan DPR harus dijaga dengan baik. Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha pada rabu (3/4/2013) ingin semua lembaga negara berkomunikasi dengan baik. Karena itulah meminta Dahlan memenuhi undangan DPR pada waktu yang tepat.

Dahlan Akhirnya menginjak DPR lagi

5 dari 7 halaman

Sontak semua pihak heran ketika akhirnya Menteri BUMN memenuhi undangan Komisi IX DPR meski bukan menjadi mitra kerja utamanya pada 10 April 2013. Padahal dia telah menolak panggilan Komisi VII DPR RI.

Kehadiran Dahlan untuk memenuhi undangan Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan itu membahas masalah sistem outsourcing pekerja BUMN bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar pada 10 April 2013.

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengapresiasi sikap Dahlan Iskan yang kooperatif dalam rapat tersebut. Menurut Ribka, Dahlan menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak ada yang terlewatkan. Ribka pun langsung bercanda dan sambil berpelukan dengan Dahlan untuk membuktikan tidak ada masalah.

6 dari 7 halaman

Meski Memenuhi Panggilan DPR, Dahlan Tetap Mendapat Kritikan

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning pun memberikan apresiasi atas kehadiran Dahlan untuk mengikuti rapat kerja pembahasan tenaga kerja dan buruh BUMN yang di-outsourcing dan yang di PHK.

Meski demikian, Dahlan mendapatkan kritikan dari anggota DPR. Hal itu karena dirinya hanya memberikan materi tiga halaman berisi cover, pendahuluan, dan terima kasih. Dahlan pun hanya tersenyum ketika menanggapi hal itu.

7 dari 7 halaman

Alasan Dahlan Selama Ini Tak Mau Datang

Menteri BUMN Dahlan Iskan menolak dipanggil DPR terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya kerugian negara sebesar Rp 37,6 triliun atas Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada akhir 2012 lalu.

Ketika itu Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Dahlan menegaskan bukan mangkir dari panggilan DPR itu. Menurut Dahlan, panggilan DPR itu salah alamat karena dirinya menteri BUMN bukan Dirut PLN.

Dahlan mengatakan, dalam surat pemanggilan itu bukan kapasitasnya sebagai Dirut PLN melainkan menteri BUMN. Ia menganggap hal itu sebagai kesalahan dalam prosedur pemanggilan. (Ahm/Igw)