Banyak Orang Miskin di Jakarta, Subsidi BBM Tak Boleh Lenyap

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) begitu saja. Pasalnya subsidi bagi rakyat telah diatur dalam Undang-undang (UU).

Pernyataan tersebut menyusul rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menghapus subsidi BBM di Jakarta dan menekan penjualan mobil murah (low cost green car/LCGC).

"Menurut saya rencana (Ahok) bagus, tapi subsidi harus tetap diberikan karena UU kita tidak boleh memberlakukan harga keekonomian untuk BBM bersubsidi. Ini sudah di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tetap harus ada subsidi," ujar Hatta di Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Dia mencontohkan, jika harga pokok BBM bersubsidi sebesar Rp 10 ribu per liter, tapi pemerintah tidak dapat menjual BBM bersubsidi dengan harga sebesar itu.  

Kebutuhan BBM subsidi, menurut Hatta, secara alamiah akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini diperparah karena produksi minyak terus menurun.

Namun beban tingginya konsumsi BBM bersubsidi bakal terasa semakin berat jika pemerintah tidak menemukan pengelolaan subsidi BBM dengan bijak.

"Saya tetap berpandangan tidak semua masyarakat di Jakarta kaya atau mampu sebab masih ada yang menggunakan transportasi umum, misalnya ojek. Jadi bukan berarti menghilangkan subsidi BBM, saya tidak setuju dengan istilah itu," terangnya.

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah tetap harus mengatur pola distribusi BBM bersubsidi bagi rakyat kurang mampu. Sedangkan bagi masyarakat golongan mampu, subsidi dapat diberikan dalam bentuk lain.

"Pemberian subsidi kan bukan saja dalam bentuk BBM, tapi bisa dialihkan ke pendidikan dan kesehatan. Intinya negara tetap harus memberikan subsidi bagi rakyat kurang mampu. Yang tidak boleh itu orang kaya yang pasang RFID supaya dapat subsidi BBM," jelas dia.(Fik/Ndw)