Buruh Geram Pejabat Negara Dapat Pengobatan Gratis

Jaminan pengobatan gratis bagi para menteri dan pejabat negara mengundang protes keras dari para buruh. Pasalnya, jaminan kesehatan ini dinilai tidak adil karena asuransi tersebut ditanggung oleh pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, ada sekitar 24% penduduk Indonesia tidak memiliki Jaminan Kesehatan (Jamkes) dan dipastikan akan mendapat penolakan berobat di rumah sakit (RS) pada 1 Januari 2014.

Hal ini mengacu pada data Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) baru 76% rakyat Indonesia yang tercatat sebagai peserta Jamkes. Sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah, kata dia, ada sebanyak 86,4 juta orang miskin.

Padahal data TNP2K dari Sekretaris Wakil Presiden ada 96,7 warga miskin. Artinya 10,3 juta orang miskin akan ditolak berobat gratis. "Jadi 10,3 juta orang miskin ini dilarang sakit sehingga ini pemerintah jelas melanggar konstitusi (UUD 45 Pasal 28h, UU SJSN 40/2004, UU BPJS 24/2011)," tegasnya saat dihubungi, Minggu (29/12/2013).

Melihat kondisi tersebut, Said mengakui, terjadi diskriminasi bila pejabat negara memperoleh premi lebih besar ketimbang rakyat, apalagi sampai seluruh pengobatan dibiayai sampai ke luar negeri.

"Ada perintah konstitusi tidak ada diskriminasi antara rakyat dengan pejabat. Berarti tidak boleh ada pejabat yang berobat ke luar negeri gratis dengan biaya BPJS kesehatan," jelasnya.

Jika ingin mendapat jaminan kesehatan, dia mendesak supaya pejabat negara merogoh kocek pribadi. Sebab ada puluhan juta warga miskin yang tak ter-cover BPJS hanya untuk memanjakan para pejabat dengan menggunakan uang rakyat.  

"Kalau mau silakan biaya pribadi dan itupun harus dicek asal usul dana pribadi karena tidak adil rasanya kalau pejabat boleh berobat gratis di atas fakta 10,3 juta orang miskin yang dipastikan akan terancam meninggal sia-sia," pungkas Said.(Fik/Igw)

*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com

Baca juga

Pejabat Negara Dapat Jaminan Asuransi Penuh per 1 Januari 2014

Jasindo Menang Tender Asuransi Kesehatan Premium 5.500 Pejabat

Pejabat Berobat ke Luar Negeri Juga Ditanggung Pemerintah

Pejabat Negara Bisa Berobat Gratis, Ini Pembelaan Chatib Basri