Buruh Desak Menkes Lengser Gara-gara BPJS Kesehatan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Kesehatan (Menkes), Nafsiah Mboi untuk lengser dari jabatannya.

Buruh menilai, sosok wanita ini gagal mengurusi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengeluhkan carut marutnya penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang dimulai 1 Januari 2014. Pasalnya masih banyak rakyat Indonesia yang belum memegang kartu BPJS Kesehatan sampai dengan saat ini.

"Apa semua sudah punya kartu BPJS Kesehatan?. Belum kan?, itulah kenapa kami bilang pemerintah setengah hati menjalankan BPJS Kesehatan karena pemerintah belum siap," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Selain tercatat 10,3 juta warga miskin di seluruh Indonesia belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), Said menambahkan, pemerintah belum merilis payung hukum terkait besaran premi bagi pekerja formal dan informal.

Selama ini buruh mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes).

"Berapa porsi iuran yang harus dibayarkan pengusaha dan buruh karena Perpres itu belum direvisi. Akhirnya buruh tidak punya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ini adalah kebohongan publik," ucapnya.

Said menilai pemerintah telah melanggar janji karena tak jua merevisi Perpres tersebut mengenai besaran iuran bagi para pekerja. Artinya pekerja harus membiayai sendiri pengobatannya dengan jumlah yang lebih besar.

"Kalau pengusaha sudah bayar premi di atas 4,5%, pekerja harusnya tidak perlu bayar. Tapi karena belum ada revisi juga, pengusaha bisa saja seenaknya sehingga benefit pekerja bisa menurun," kata dia.

Dia menganggap bahwa kinerja Menkes gagal dalam menjalani BPJS Kesehatan sehingga harus mundur dari kursi orang nomor satu di Kementerian Kesehatan.

"Menkes gagal mengurusi BPJS Kesehatan makanya jangan urusi kondom terus. Kami minta beliau mundur sebagai Menkes," tegasnya. (Fik/Nrm)