BPJS Ketenagakerjaan RI Mulai Diperhatikan Negara Lain

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia diperhitungkan sebagai pesaing oleh negara-negara maju yang memiliki kesuksesan dalam pengelolaan jaminan sosial.                                                               

Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrahman Irsyadi, mengatakan perkembangan jaminan sosial khususnya kawasan Asia tumbuh cepat, sebut saja di Fiji, India, Singapura, Nepal, Australia, Filipina dan lainnya.

Negara-negara tersebut terus berlomba untuk meningkatkan inovasi jaminan sosial di negaranya demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara tersebut.

"Hal tersebut terlihat ketika kami di undang beberapa minggu lalu oleh Public Service International (PSI) di Singapura. PSI adalah sebuah  lembaga internasional yang concern terhadap perkembangan Social Security, kata Irsyadi di Jakarta 04/01/14.

Dia menuturkan, kegiatan yang melibatkan 15 negara termasuk Indonesia itu menjadi  ajang pertemuan untuk membahas Quality Public Service (QPS) dan Decent Work dimana pensiun dan jaminan sosial menjadi  topik yang relevan sebagai bahasan.

"Sebagai bagian dari penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tentu kami memiliki kepentingan untuk berbagi informasi dan belajar tentang kondisi jaminan sosial di negara lain. Indonesia termasuk diperhitungkan oleh mereka dalam kelolaan jaminan sosial," menurut Irsyadi.                                                         

Presentasi skema jaminan sosial yang di paparkan dari berbagai negara menunjukan banyaknya persamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, seperti skema Jaminan Sosial untuk tabungan hari tua (THT) di Singapura terkenal dengan nama Central Provident Fund (CPF).

Begitu pula seperti di India, di sana pegawai pemerintah disediakan program pensiun dengan iuran 1,17% perbulan. Sedangkan pekerja lainnya ada program berupa provident fund dan social assistance, di mana kepesertaannya mencakup pekerja, baik yang part-time, harian maupun kontrak, dan program ini bersifat wajib.

"Kami berharap ketika program pensiun yang akan diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan nantinya harus lebih baik, ujar Irsyadi.                                                                         -                                                            

Dia mengatakan hal yang paling penting adalah sustainability program pensiun berjangka panjang. Sebab masyarakat tidak mau di kemudian hari program pensiun menjadi pemicu krisis ekonomi sebagaimana yang terjadi di Yunani, Amerika Latin, dan Eropa.

"Kita harus mempunyai skema fondasi yang kuat dalam menyusun regulasi dalam program pensiun. Sekalipun BPJS Ketenagakerjaan baru seumur hitungan hari, dengan pengalaman pengelolaan yang sudah dilakukan Jamsostek selama 36 tahun, dan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis masa depan lembaga ini mampu bersaing dengan lembaga Jaminan Sosial di dunia," pungkas Irsyadi. (Yas/Nrm)