Sukses

Rogoh Duit buat Ikut Tes CPNS, Kepala BKN: Itu Penipuan

Pemerintah mengklaim perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari tes hingga pengangkatan harus bersih dari tindakan KKN.

Pemerintah mengklaim perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari tes hingga pengangkatan harus bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peserta atau pelamar pun tidak dibebankan biaya sepeser pun dalam pengadaan Calon PNS.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Eko Sutrisno, bebas biaya merupakan salah satu prinsip pengadaan CPNS, di samping harus transparan, non diskriminatif dan bebas KKN.

"Kalau ada indikasi syarat pakai uang, mau jumlahnya berapapun, itu pasti penipuan," tegas dia saat berbincang di Jakarta, seperti ditulis Kamis (9/1/2014).

Eko mengakui bahwa ada peserta CPNS yang mendatanginya dengan membawa berkas berisi tanda tangan yang mengatasnamakan dirinya sebagai tanda persetujuan atas pengangkatan pelamar itu menjadi PNS.

"Jangan tipu-tipu atas nama Kepala BKN. Masa ada tamu yang bawa tanda tangan saya katanya setuju dia diangkat PNS. Saya kan tidak punya wewenang itu," terang dia.

Eko mengimbau kepada pelamar CPNS untuk tidak mudah tergoda iming-iming kursi abdi negara dengan merogoh uang jutaan rupiah. "Jangan mudah percaya sama orang yang tidak dikenal. Kalau harus mengeluarkan rupiah dan iming-iming, itu pasti tidak benar," cetusnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pernah mengakui masih adanya joki dalam proses seleksi CPNS 2013.

"Praktik joki masih ada. Tapi kami temukan semua itu," kata Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) KemenPAN RB Setiawan Wangsa Atmaja kepada Liputan6.com.

Namun, lanjut dia, jumlah joki yang beraksi dalam tes tahun ini jumlahnya menurun dibandingkan tahun lalu. Tak hanya itu, panitia seleksi CPNS juga bisa langsung mengindentifikasi para joki tersebut.

"Jadi ada misalnya satu nama di hari yang sama dia bisa testing di beberapa tempat. Dia pakai lembar jawaban komputer (LJK), artinya yang LJK ini serentak dilakukan. Kan ada juga yang bertahap atau bergelombang, tapi yang LJK inikan seharian dan kami temukan biodata yang sama di beberapa tempat. Itu langsung kami coret, tidak lulus," tandasnya. (Fik/Ndw)

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.