Pantaskah Merpati Dapat Dana Talangan Seperti Century?

Sudah hampir 52 tahun PT Merpati Nusantara Airlines terbang mengantarkan para penumpangnya yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Nasib maskapai yang berdiri pada 6 September 1962 ini kini berada di ujung tanduk.

Utang yang ditanggung Merpati terus menumpuk hingga mencapai Rp 6,7 triliun. Hal itu membuat Merpati memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh penerbangan mulai 1 Februari 2014. Penghentian ini dilakukan lantaran maskapai penerbangan pelat merah itu tak sanggup membayar biaya operasional.

Jika dibandingkan, jumlah tersebut sama besarnya dengan utang yang ditanggung oleh Bank Century dan ditalangi pemerintah. Pantaskah pemerintah memberikan dana talangan (bailout) kepada Merpati?

Praktisi penerbangan dari Universitas Gadjah Mada Arista Atmadjati menilai pemerintah layak untuk memberikan dana talangan untuk Merpati.  Menurut dia, Merpati lebih pantas diperjuangkan dan dibangkitkan kembali mengingat sejarah Merpati sangatlah besar bagi dunia perhubungan indonesia terutama daerah terpencil.

Merpati juga telah menggerakkan roda ekonomi dalam kurun waktu 30 tahun-40 tahun. Tak hanya itu, kebutuhan masyarakat akan transportasi terutama di daerah terpencil juga masih besar. Tak heran, lanjut Arista, warga di Timur Indonesia tak rela Merpati tutup.

"Karena kita butuh alat transportasi udara yang kuat," tandas tandasnya.

"Merpati itu sudah 52 tahun jasanya, memang Merpati itu ada fungsi agen of development, di mana alat transportasi ke rute perintis yang saat itu awal tahun 1970-an tidak ada," kata Arista di Jakarta, Sabtu (8/2/2014).

Demi kembali membangkitkan Merpati untuk menjadi maskapai yang sehat dan layak terbang, Pemerintah Indonesia diimbau untuk meniru Pemerintah Filipina dan Jepang.

"Bailout atau suntikan dana adalah hal yang bukan mustahil. Filiphina Airlines pernah bangkrut dan dibantu oleh negaranya dengan cara bailout. Ada juga Japan Airline yang di-bailout 1 juta yen oleh pemerintahnya," jelas dia.

Lebih lanjut Arista mengatakan, layaknya pemberian bailout tersebut tidak hanya berdasarkan sejarah, namun juga merupakan perusahaan yang sahamnya sebagian besar milik pemerintahan Indonesia.

"Jadi cenderung di-bailout saja, apalagi Bank Century saja yang kecil dan swasta rela, kenapa ini tidak rela," pungkasnya.(Yas/Ndw)