Pemerintah Jepang akan Atur Bitcoin

Liputan6.com, Tokyo Setelah situs jual beli mata uang virtual Bitcoin terbesar Mt.Gox runtuh, pemerintah Jepang akan menetapkan aturan perdagangan bitcoin termasuk pajak pada transaksi bitcoin.  

Aturan ini akan menjadi pedoman di masa mendatang. Saat ini pemerintah Jepang masih berusaha untuk menjelaskan runtuhnya Mt.Gox, salah satu situs jual beli bitcoin terbesar di dunia.

Selain itu, Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso mengatakan, pihaknya juga masih menyelidiki bagaimana perusahaan yang berbasis di Tokyo dapat kehilangan 500 miliar dolar dalam bitcoin.

Mt.Gox mengajukan perlindungan kepada pemerintah. Hal itu dilakukan mengingat Mt.Gox mungkin kehilangan 850 ribu bitcoin karena hacking di dalam sistem komputer.

Pemerintahan Jepang telah mengusulkan aturan pajak transaksi bitcoin. Aturan tersebut juga berisi mengenai definisi mata uang bitcoin sebagai komoditas bukan mata uang.

Selain itu, pemerintah Jepang mengimbau bank untuk tidak menangani bitcoin. Perusahaan sekuritas juga dilarang untuk sebagai perantara perdagangan Bitcoin.

Bitcoin merupakan mata uang digital yang berbeda dengan mata uang konvensional. Mata uang virtual ini dibeli dan dijual dengan jaringan peer to peer dari kontrol pusat.

Mata uang virtural ini memang telah menarik pejabat pemerintahan di sejumlah negara. Pada pekan lalu, Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS), Janet Yellen mengatakan, ketua kongres AS harus melihat ke dalam pilihan hukum untuk mengatur mata uang virtual seperti Bitcoin. Pemerintah Rusia pun telah mengeluarkan peringatan terhadap penggunaan Bitcoin. Mata uang virtual ini dinilai ilegal.