Uni Eropa Tawarkan Bantuan Rp 172 Triliun untuk Ukraina

Liputan6.com, Kiev Uni Eropa mengumumkan pihaknya akan menawarkan  dana bantuan sedikitnya US$ 15 miliar atau Rp 172,9 triliun (kurs: Rp 11.531) pada Ukraina mengingat negara tersebut tengah berjuang menghadapi krisis uang tunai. Tak hanya itu, Ukraina juga tengah menghadapi ketegangan militer dengan Rusia.

Seperti dikutip dari CNN Money, Kamis (6/3/2014), Presiden Komisi Uni Eropa, Jose Manual Barroso mengatakan paket dana bantuan itu dapat membuat Ukraina bertahan hingga beberapa tahun ke depan.

Dana dalam jumlah besar itu digelontorkan untuk membantu menstabilkan ekonomi dan keuangan Ukraina serta menciptakan serangkaian reformasi di bidang politik dan ekonomi.

Para ahli ekonomi memprediksi, saat ini Ukraina tengah menanggung beban utang dalam jumlah sangat besar. Bahkan Ukraina bisa bangkrut bulan ini juga jika tidak segera melunasi utang-utangnya.

Tahun ini, Ukraina tercatat harus melunasi utang sebesar US$ 13 miliar atau Rp 149,9 triliun. Sebagian besar utang-utangnya diketahui berdenominasi dolar AS.

Nilai tukar mata uang Ukraina yang anjlok parah terhadap dolar AS membuat pemerintahnya semakin kesulitan membayar utang-utang tersebut.

Pemerintah Ukraina bahkan mengaku tidak mampu membayar tagihan gas pada Februari kepada perusahaan energi Gazprom. Utangnya pada perusahaan asal Rusia itu tercatat mencapai US$ 2 miliar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Ukraina saat ini tengah berharap dapat merestrukturisasi utang luar negeri. Pekan ini, Dana Moneter Internasional (IMF) tengah mengkaji perekonomian Ukraina untuk memutuskan apakah pihaknya perlu menggelontorkan dana bantuan.

Bulan lalu, para pemimpin Ukraina mengumumkan negaranya membutuhkan dana bantuan hingga senilai US$ 35 miliar. Pemerintah AS juga menawarkan bantuan dana US$ 1 miliar dengan jaminan.

Selama ini, Ukraina terkenal menjadi lahan korupsi dalam jumlah besar. Bahkan Ukraina dinobatkan sebagai salah satu negara dengan tingkat aksi korupsi tertinggi di dunia.

Selain itu, Ukraina juga menawarkan subsidi yang terlalu tinggi di bidang gas alam. Kondisi itu membuat kondisi keuangan negara semakin memburuk.