Batasi Jumlah Uang yang Dibawa Tunai, PPTAK Minta Bantuan OJK

Seorang petugas menata uang di cash center BNI, Jakarta, Jumat (7/5). Setelah pengunduran diri Sri Mulyani, nilai tukar Rupiah untuk pertama kalinya menembus lagi level 9.200 per dolar AS.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pelaporan dan Anilisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan surat edaran yang melarang pencairan uang 10 ribu dollar Singapura di Indonesia.

Selain dolar Singapura, surat edaran tersebut diharapkan juga untuk melarang penukaran uang asing (termasuk dolar AS) dalam pecahan besar.

Tanpa surat edaran, Kepala Pusat Pelaporan dan Anilisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menilai, akan sulit melarang praktik-praktik yang berindikasi tindak kejahatan korupsi, karena transaksi perbankan tidak bisa dibatasi.

“Aturan pembatasan transaksi tunai perbankan, diharapkan akan membatasi transaksi tunai, menggunakan uang asing, dan akan membantu mengurangi tingkat korupsi dan politik uang,” tutur Yusuf melansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu (19/3/2014).

Guna mencegah praktik korupsi, pemerintah menjajaki kemungkinan untuk menerbitkan aturan yang membatasi jumlah uang tunai yang bisa dibawa seseorang.

Untuk keperluan ini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam di ruang kerjanya, pada hari ini, menerima Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

PPATK
Organisasi
PPATK merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Lihat Selengkapnya
PPATK
OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
uang tunai