RI Diingatkan Jangan Turuti Bank Dunia Soal Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta untuk tidak mengikuti anjuran Bank Dunia yang mengusulkan negara ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Rp 8.500 per liter. 

 

"Tidak usah ikuti mereka (Bank Dunia). Kalau mau naikkan, naikkan saja. Tidak perlu didikte orang lain. Itung-itungan mereka seperti orang bodoh, tidak mengerti multiplier effect suatu kebijakan ekonomi," ujar Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (19/3/2014).

 

Purbaya menilai, usulan Bank Dunia hanya akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Bahkan dia menuding usulan itu dikeluarkan supaya realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target Bank Dunia. 

 

Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan ekonomi Indonesia bertumbuh hanya 5,3%. Sedangkan pemerintah optimistis mematok asumsi di kisaran 5,5%-5,8% karena terjadi perbaikan ekonomi dunia.

 

"Mereka tidak tahu bahwa yang membuat ekonomi melambat tahun lalu karena harga BBM dinaikkan bikin inflasi tinggi dan daya beli kurang, sehingga Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan. Nah sekarang mereka usulkan itu supaya forecast pertumbuhan ekonomi 5,3% bisa tercapai karena melambat," terang Purbaya. 

 

Meski demikian, tambah dia, Indonesia tidak sebodoh itu mempercayai asumsi dari Bank Dunia maupun lembaga riset lain. Pasalnya Purbaya menganggap pemerintah Indonesia cukup ahli untuk menjalankan kebijakan ekonominya. 

 

Buktinya, kata dia, Indonesia dapat keluar dari krisis keuangan yang membelit pada 1997-1998. Serta mampu mengecap pertumbuhan ekonomi 4,3% di 2009 tanpa bantuan dari Bank Dunia maupun Lembaga Keuangan Dunia (IMF).  

 

"Kita tidak sebodoh itu. Kita sadar bahwa itu (BBM) harus di address, tapi harus dengan strategi yang pas dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lihat saja 1997-1998 kita hancur, tapi mereka juga tidak becus handle Eropa jadi ngapain dengarkan mereka," cetus Purbaya. 

 

Sebelumnya, Bank Dunia mengusulkan dua skenario pilihan yang nantinya bisa diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah subsidi BBM.

 

"Skenario satu adalah menaikkan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter dan skenario kedua adalah menaikkan subsidi BBM sebesar 50%," jelas Jim Brumby, Lead Economist World Bank .