2015, Produsen Harus Rancang Mobil Berbahan Bakar Ganda

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan seluruh mobil impor dan mobil produksi pabrikan (assembly) dirancang menggunakan dual fuel yakni bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG).

Imbauan ini menyusul rencana Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang melarang taksi, mobil mewah dan bus pariwisata menenggak BBM bersubsidi.  

"Saya sangat setuju dengan kebijakan itu (BPH Migas), bahkan saya berharap konversi BBM ke BBG serius. Kami di Kemenkeu siap mendukung apapun kebijakan yang akan diberlakukan," tegas Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Lebih jauh dia mengusulkan supaya kebijakan industri otomotif ke depan diarahkan pada penggunaan dual fuel. Kebijakan ini harus menyasar pada mobil baru di Indonesia.

"Mobil baru di Indonesia yang baru dibuat apakah itu impor atau assembling harus dual fuek, jadi bisa BBM dan BBG. Dari pabriknya dibikin dual fuel sehingga bisa mengurangi bahan bakar fosil," ucapnya.  

Bambang menjelaskan, ada dua keuntungan yang bisa dipetik dari kebijakan ini. Pertama, sambungnya, seseorang tidak akan membeli konverter kit mengingat saat ini kendala mandeknya konversi BBM ke BBG adalah pengadaan alat konverter kit.

"Kedua, orang jadi lebih merasa nyaman, karena kalau pakai konverter kit, orang akan membelinya dengan harga mahal dan belum yakin aman," jelas dia.

Dia berharap supaya usulan kebijakan ini dapat terealisasi pada tahun depan secara bertahap. "Kalau berani tahun depan sudah harus ada ketentuan. Mungkin bertahap, misalnya untuk mobil yang masuk di 2014 dengan pembatasan merek dan jenisnya dulu. Apakah jenis kecil atau besar dulu," terang Bambang.

Dalam hal ini, menurutnya, produsen yang memproduksi mobil dual fuel tidak melulu harus diberikan insentif fiskal. Namun pemerintah menyiasatinya berupa aturan sehingga memaksa produsen mendesain mobil baru menggunakan BBM dan BBG.

"Tidak usah sedikit-sedikit insentif. Langsung aturan saja, kayak kita nyuruh orang bikin smelter. Yang penting kebijakan ini harus diiringi dengan suplai gas yang cukup," tandas Bambang.