Bank Dunia Kembali Desak RI Hapus Subsidi BBM

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia (World Bank) mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan postur fiskal yang sehat, negara ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 9 persen dan keluar dari jebakan masyarakat berpendapatan menengah (middle income trap).

Direktur Kemiskinan Bank Dunia untuk Asia Pasifik Timur, Sudhir Shetty mengatakan, Indonesia dapat menjadi negara sejahtera dengan berpendapatan menengah tinggi di 2025.

"Kesejahteraan bisa dirasakan semua orang asalkan subsidi BBM dikurangi, bahkan dihilangkan. Kemudian dialihkan ke program masyarakat miskin yang membutuhkan. Ini perlu dipikirkan oleh pengambil keputusan," tegas dia dalam Seminar Bank Dunia, Indonesia: Avoiding The Trap di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Lanjut Shetty, ada 300 juta penduduk Indonesia pada 2025. Namun status mereka masih dipertanyakan oleh Bank Dunia.

"Apakah semuanya akan hidup sejahtera atau berpendapatan menengah saja? Padahal Indonesia bisa menjadi negara ekonomi menengah-tinggi. Tapi kita bukan satu-satunya negara yang ada di jebakan pendapatan menengah, ada China, Malaysia dan Thailand," terang dia.

Sementara menurut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengaku, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 9 persen, Indonesia dapat menghindari perangkap pendapatan menengah serta masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi pada 2030.

"Dunia sedang menunggu kedatangan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi global, tapi harus ditingkatkan data saing seperti mengatasi kesejangan infrastruktur, keterampilan dan memperbaiki fungsi pasar. Harus menghilangkan inefisiensi seperti subsidi BBM," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengaku, pengurangan belanja subsidi BBM yang berjumlah 2,6 persen dari PDB bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan kesehatan yang saat ini hanya 0,9 persen dari PDB.

"Subsidi BBM harus dikurangi karena terlalu berat mengingat dari 20 persen masyarakat miskin di Indonesia, hanya sebesar 6,4 persennya yang menikmati BBM dan listrik subsidi. Sedangkan dari 20 persen orang kaya, yang nikmati 50,9 persen," tukas Diop.

Sebelumnya pada Maret lalu, Bank Dunia memandang masalah permanen yang menjadi beban Indonesia dari beberapa tahun lalu adalah mengenai tingginya subsidi untuk BBM. (Baca juga: Bank Dunia Tantang Presiden Baru Naikkan Harga BBM Subsidi)

Salah satu cara jitu yang diusulkan Bank Dunia untuk menyelamatkan fiskal Indonesia kedepan yaitu dengan kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam hal ini Bank Dunia memiliki dua skenario pilihan yang nantinya bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah subsidi BBM.

"Skenario satu adalah menaikkan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter dan skenario kedua adalah menaikkan subsidi BBM sebesar 50%," jelas Jim Brumby, Lead Economist World Bank. (Fik/Ndw)