Jokowi-JK Tidak akan Begitu Saja Hapus Subsidi BBM

Liputan6.com, Jakarta - Masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi salah satu pembahasan yang hangat. Pasalnya anggaran subsidi BBM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang dipatok sebesar Rp 210,7 triliun, diproyeksikan akan membengkak hingga Rp 350 triliun.

Melihat hal tersebut, salah satu tim sukses (timses) kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pasangan nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang juga anggota DPR Komisi XI, Arif Budimanta mengatakan bahwa pasangan yang diusungnya tersebut tidak akan begitu saja mencabut subsidi BBM jika berhasil terpilih dalam pemilihan presiden kali ini.

Menurutnya, untuk dapat mencabut subsidi BBM, harus menunggu kesiapan dari masyarakat, terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang masih banyak bergantung pada BBM jenis ini.

"Subsidi BBM itu terus dilaksanakan sampai rakyat mampu memiliki daya beli yang tinggi. Kalau rakyat tidak mampu beli, dia pergi ke hutan nanti tebang hutan (agar mampu beli BBM)," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (6/7/2014).

Arif mengungkapkan, ada banyak hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa sebelum benar-benar mengambil langkah untuk mencabut subsidi BBM. "Kita lakukan proses konversi dulu, kemudian melakukan penghematan terhadap kuota BBM," lanjutnya.

Selain itu, dia menyatakan bahwa dari 46 juta kilo liter (kl) kuota BBM bersubsidi pada tahun ini, 20 persennya ditenggarai mengalami kebocoran sehingga tidak tepat sasaran. Porsi tersebut harus bisa diperbaiki sehingga bisa menjadi salah satu bentuk penghematan.

"Lagi pula apakah benar itu mencapai 46 juta kl? Karena dari setiap kuota BBM yang dialokasikan, ada 20% kebocoran karena dipakai untuk industri, smuggling (penyelundupan) dan lain-lain. Kalau dari Rp 300 triliun, 20% bisa dihemat, jadi Rp 60 triliun. Itu bisa ditransformasi untuk infrastruktur," tandas dia. (Dny/Gdn)