Sukses

Ini Pesan Fuad Rahmany Sebelum Pensiun Sebagai Dirjen Pajak

Dirjen Pajak, Fuad Rahmany menyayangkan masyarakat belum punya kesadaran bayar pajak, dan pihaknya harus tagih pihak sama untuk bayar pajak

Liputan6.com, Jakarta - Sudah lima tahun Fuad Rahmany mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan. Menjelang masa persiapan pensiun tahun ini, Fuad yang diangkat pada 2011 itu melontarkan pesan terkait masalah perpajakan.

Dia mengatakan pentingnya penambahan jumlah pegawai pajak untuk melaksanakan fungsinya mengumpulkan penerimaan pajak. Caranya dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi atau meningkatkan basis Wajib Pajak (WP).

Sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum membayar pajak lantaran jumlah pegawai pajak yang kurang memadai. "Jika masalah ini nggak diberesin, bangsa kita akan selalu berhadapan dengan masalah perpajakan. Ada dua hal," kata Fuad di Jakarta, seperti ditulis Minggu (10/8/2014).

Permasalahan pertama, dia menyebut, penerimaan pajak negara ini akan selalu di angka minimal. Artinya tanpa upaya ekstensifikasi, jumlah anggaran yang kurang akan menyulitkan Presiden baru dalam melaksanakan program-programnya.

"Presiden manapun pasti butuh uang. Tapi ketika uang nggak ada karena penerimaan negara yang kecil, maka dia nggak bisa deliver janji-janjinya mau bangun ini itu karena nggak ada uang, akibat nggak ada yang bayar pajak," tutur Fuad.  
 
Kedua, masalah keadilan. Menurutnya, upaya ekstensifikasi bakal menemui jalan buntu ketika jumlah pegawai pajak kurang. Sensus pajak tak akan berjalan lancar, pemeriksaan maupun penagihan setoran pajak kurang optimal.

"Kalau sudah begitu jangan salahin kami, karena percuma nggak ada orang. Tax coverage kita masih rendah sehingga tax ratio ikut rendah. Padahal kuenya besar, tapi sekarang wilayah Jawa saja belum semuanya ke-handle. Akhirnya yang kita uber WP itu-itu saja, makanya pengusaha pada stres," tutur dia.

Fuad menilai, masalah keadilan sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Pasalnya sekitar ratusan ribu masyarakat kelas menengah diakui dia belum menyetor pajak.

"Miris melihatnya, karena ratusan ribu kelas menengah belum bayar pajak. Ada orang kaya, juga pemilik toko-toko dengan omzet besar belum bayar. Sampai-sampai kami harus mengancam sebagai upaya terakhir kalau WP susah diingatkan," pungkas dia. (Fik/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini