Pemerintah Tak Atur Pembatasan Kalori Batu Bara Mulut Tambang

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES), Marwan Batubara menyatakan pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang terkait penetapan batasan kalori batu bara 3.000 kilo kalori (kkal) per kilo gram (kg) bagi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang Sumatera Selatan (Sumsel) 9 dan 10.

Marwan mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batu bara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang, tidak mengatur tentang pembatasan kalori batu bara tertentu.

"Antara pemerintah dan PLN itu duduk klarifikasi dibuat kajian sebenarnya yang layak seperti apa?" kata  Marwan di Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Marwan mengungkapkan, pemerintah tidak pernah objektif dan terbuka membahas penetapan kalori tersebut. Dirinya mensinyalir ada keberpihakan dengan pengusaha tambang tertentu dalam penentuan kebijakan tersebut.

"Terlalu banyak kepentingan-kepentingan perusahaan tambang. Ada juga pejabat pemerintah dikendalikan perusahaan tambang ada broker dan sebagainya," ujar dia.

Marwan menambahkan, pengembangan PLTU mulut tambang yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban subsidi energi karena pembangkit di mulut tambang lebih efektif dan murah.  Oleh karena itu, pemerintah dalam tender harus tepat memilih perusahaan yang kompeten dalam mengerjakan proyek tersebut.

"Harus ada harga khusus bagi pelaku usaha, karena ada kepentingan pemerintah di sini adalah tidak membebani subsidi ke anggaran," tutup Marwan.

Seperti diketahui, PLN tengah melakukan lelang pembangunan PLTU mulut tambang Sumsel 9 berkapasitas 2x600 MW dan 10 dengan daya 1x600 MW atau total 1.800 MW. (Pew/Ahm)