Enam Prioritas Perbaikan Sektor Kelautan Era Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dituntut untuk dapat melakukan perbaikan dalam segala sektor, termasuk sektor kelautan nasional.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (Ganti) Rokhmin Dahuri mengatakan ada enam prioritas perbaikan sektor kelautan dan perikanan yang akan dilakukan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Enam prioritas tersebut seperti  perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan, revitalisasi bidang pertambagan dan energi.

"Kita punya sumber daya tapi perizinan dan modal dari bank susah, jadi kita impor terus. Itu yang akan diperbaiki," ujar Rokhmin dalam Round Table Implementasi Poros Maritim untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Selain itu, dua prioritas lain yaitu pariwisata bahari dan industri jasa maritim  seperti galangan kapal. Menurut Rokhmin, Indonesia mampu untuk memperbaiki keenam prioritas tersebut karena Indonesia sudah mempunyai teknologi dan modal yang cukup.

"Kita punya potensi dan pasarnya juga ada. Jadi dengan kata lain, sektor prioritas ini adalah sektor dimana rakyat bisa dengan cepat bisa terjun didalamnya karena punya kapitas dan pengalaman," kata Rokhmin.

Dengan enam prioritas ini, lanjut Rokhmin, maka efek yang akan dirasakan oleh masyarakat juga besar seperti bisa menciptakan lapangan kerja bagi 9 juta lebih pengangguran, dan dapat mengentaskan kemiskinan.

"Karena di rumput laut saja, nelayannya itu bisa dapat penghasilan Rp 2 juta per hektar (ha) per bulan. Kalau mereka kelola 2 ha sudah Rp 4 juta, itu sudah cukup untuk penduduk desa," jelasnya.

Sedangkan secara efek jangka panjang, enam prioritas ini juga membantu menurunkan jurang kesenjangan antara kaya dan miskin serta menekan disparitas harga antar wilayah. Hal itu karena pusat pertumbuhan ekonomi maritim akan tumbuh dan menyebar ke seluruh wilayah.

"Seperti China hampir semua industri digarap, kalau policy pemerintah tepat, infrastruktur disiapkan, semua bisa digarap. Kalau enam ini dibangun juga tidak akan mematikan sektor darat, karena darat pasti juga akan berkembang. Jadi selain logistik ini akan membantu sektor industri yang dibangun di dalam negeri. itu yang dilakukan China, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, itu akan sangat efisien," ungkapnya.

Rokhmin menyatakan, enam hal itu dapat tercapai dalam masa pemerintahan lima tahun  jika dijalankan dengan baik serta didukung oleh birokrasi bagus.

"Birokrasinya harus baik. Menterinya juga jangan yang baru belajar tetapi yang sudah tahu peta permasalahn dan solusi. Kalau menteri baru lagi, 3 tahun baru belajar teori," tandas dia. (Dny/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!