Ini Komentar Menperin Soal Penggabungan Kementerian

Liputan6.com,Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berencana menggabungkan kementerian yang dianggap memiliki tugas yang saling berkaitan. Kementerian yang kabarnya akan kembali digabungkan yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan sebelum memutuskan untuk menggabungkan, pemerintahan mendatang harus cermat menghitung efektifitas dan kinerja kementerian itu.

"Memang ada wacana yang dikembangkan untuk penggabungan dan sebagainya, tapi menurut saya kalau itu dilakukan pasti sudah dihitung betul bahwa itu akan bisa lebih efektif. Karena penggabungan juga butuh aspek studi. Yang paling penting, kinerjanya meningkat," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (286/8/2014).

Hidayat mengungkapkan jika melihat negara-negara maju, lembaga pemerintah yang mengurus sektor perdagangan dan perindustrian memang menjadi satu, tidak terpisah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

"Sebetulnya kalau mengikuti di luar negeri, trade dan industri selalu jadi satu, tapi kalau kalau dipisahkan dan antar menterinya cocok, bisa satu program saling melengkapi seperti saat ini, itu bisa berjalan," lanjut dia.

Menurutnya, dipisah atau digabungkan akan sama saja, karena kedua kementerian memang secara langsung atau tidak langsung pasti saling berkait.

Namun jika tetap dipisahkan, maka harus dipilih menteri yang bisa saling bersinergi sehingga tidak menghambat pertumbuhan industri dan perdagangan nasional.

"Buat saya yang penting menterinya bisa seiya sekata. Karena tidak ada industri yang berjalan sendiri, ujungnya pasti menggantungkan diri kepada marketing, ekspor dan sebagainya. Sebaliknya input perdagangan untuk produk-produk barang yang menjadi tren untuk investasi dan menambah devisa itu dari perindustrian," katanya.

Sedang jika akan dilakukan penggabungan, lanjut Hidayat, paling tidak membutuhkan waktu hingga satu tahun agar kedua kementerian bisa saling bersinergi.

"Menurut pengalaman teman-teman saya dan diskusi dengan dirjen, ketika nanti digabung, akan makan waktu satu tahun untuk melakukan adjusment dan sebagainya. Jangan sampai nanti sudah adjusment dan menyesuaikan diri, 5 tahun berikutnya dipisah lagi," ungkap Hidayat.

Namun terlepas dari wacana tersebut, Hidayat menegaskan bahwa hal penting yang harus dipikirkan pemerintahan mendatang yaitu bagaimana memperkuat sektor industri sebagaimana roadmap yang sudah disusun pemerintahan sekarang. Dengan demikian Indonesia diharapkan bisa menjadi negara industri yang kuat kedepannya.

"Tapi saya ingin membuat stetement, kalau ingin memperkuat Indonesia menjadi negara industri pada 2025 sebagai mana yang tertera dalam roadmap, maka sektor industri harus menjadi andalan. Karena kita mau menjadi industri, bukan negara trade. Kalau negara trade itu seperti Singapura," tandas dia. (Dny/Nrm)