Jokowi-JK Dituntut Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus bisa mewujudkan pembangunan berkeadilan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Hal ini dinilai sebagai salah satu tantangan terbesar bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, sejak pembangunan selama 30 tahun belakangan telah terjadi kesenjangan sosial dengan kesenjangan antar daerah rata-rata mencapai 0,41 persen.

"Bagaimana kaitan isu pembangunan berkeadilan upaya percepatan reformasi birokrasi, agenda reformasi birokrasi dipercepat tantangan pembangunan di masa 5 tahun, pembangunan berkeadilan," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Dia mengungkapkan, meski tingkat kemiskinan menurun, namun penurunan tersebut berjalan semakin lambat. Hal ini karena meski penyediaan lapangan kerja lebih baik, terutama pada sektor pertanian dan pertambangan, namun tingkat pendidikan untuk kedua sektor tersebut masih sangat rendah, yaitu hanya setingkat sekolah dasar (SD).

Lukita menjelaskan, saat ini penyumbang Product Domestik Bruto (PDB) per kapita terbesar masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 60 persen dan Sumatera sebesar 24 persen. Hal ini, menunjukan indeks kemiskinan terbesar berada di wilayah Indonesai bagian timur.

"Kemiskinan masih cukup besar di wilayah Indonesia, tertinggi di Papua barat meskipun di nasional mencakup pertumbuhan cukup tinggi, 5 persen  hingga 6 persen," katanya.

Meski demikian, Lukita mengatakan bahwa pihaknya telah merancang pembangunan dalam 5 tahun ke depan berupa rancangan teknokrat yang secara realistis tanpa dicampuri urusan politik.

Hal ini karena dalam 5 tahun depan atau pada masa pemerintahan Jokowi-JK merupakan masa kritikal fondasi Indonesia untuk menghadapi isu middle income trap.

"Ini bukan fenomena biasa, Meksiko dan Brazil US$ 6 ribu, dari 1980 sampai sekarang pada level itu, Indonesia menjadi luar biasa pada pendapatan per kapita US$ 3.500. Kita mempunyai kesempatan lebih tinggi bonus demografi, produktif daripada yang tak produktif, kita ingin menjadi negara yang lolos memanfaatkan bonus demografi, seperti negara maju Korea, Jepang, Hongkong. Untuk itu, Indonesia harus tumbuh 6 persen hingga 7 persen," tandasnya. (Dny/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!