Cuma Diberi Jatah Rp 180 Triliun, Jokowi akan Ajukan APBNP

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyebut pemerintahan baru mempunyai ruang fiskal ratusan triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Namun dari mana asal ruang fiskal tersebut dan apakah cukup untuk membiayai program-program Jokowi?.

 

Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno mengatakan, saat ini pihaknya masih mendiskusikan ruang fiskal yang tersisa dengan fraksi-fraksi pendukung Jokowi-JK. 

 

"Ada ruang fiskal dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp 180 triliun yang bisa dimanfaatkan Jokowi-JK. Banyak hal yang masih harus didetailkan, apakah Rp 180 triliun cukup atau tidak," ujar dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9/2014). 

 

Lebih jauh Rini menjelaskan, sebagian besar ruang fiskal tersebut terkumpul dari realokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun depan. "Ya sebagian dari situ (K/L)," sambungnya. 

 

Sementara Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto menambahkan, ruang fiskal berasal dari anggaran baseline yang sudah didesain pemerintahan SBY dalam RAPBN 2015. 

 

Untuk itu, dijelaskannya, pemerintahan baru akan segera mengajukan APBN Perubahan 2015 karena ada perubahan asumsi makro ekonomi dan penyesuaian skala prioritas pemerintahan Jokowi. Namun pihaknya mengaku tengah mengkaji isu kenaikan harga BBM bersubsidi.   

 

"Banyak inisiatif untuk mengisi ruang APBNP, contohnya pembangunan perumahan rakyat. Kami sedang diskusi komprehensif apa mau naikkan harga BBM atau tidak. Pak JK sudah memberi arah kebijakan, jadi masih dikaji detail karena perlu kehati-hatian memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," tegas dia. 

 

Hasto menyebut, pihaknya mungkin mengajukan APBN-P tahun depan pada November 2014. Yang pasti, kata dia, pemerintahan Jokowi membutuhkan anggaran hingga ribuan triliun rupiah. 

 

"Dana infrastruktur Rp 1.300 triliun, belum lagi program kartu pintar, kartu sehat karena ini menjadi perhatian juga. APBN-P 2015 bisa saja November, karena kalau Desember sudah persiapan libur," tukas Hasto. (Fik/Nrm)