Subsidi Energi Disiapkan, Proyek Infrastruktur Diabaikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dipandang lebih memilih mencari dana untuk memberikan subsidi energi ketimbang mencari uang untuk membangun infrastruktur energi.

Mantan Deputi Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Ahmad Syahroza mengungkapkan, pemerintah akan melakukan berbagai cara, termasuk memangkas anggaran untuk membiayai subsidi energi.

"Kalau mencari dana subsidi itu semangat, copot sana copot sini," kata Ahmad dalam diskusi arah kebijakan Energi Jokowi-JK, di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan minimnya pembangunan infrastruktur energi di Indonesia dan hal ini sangat memprihatikan. Pasalnya, saat ini uang negara untuk subsidi energi sudah sangat besar, yaitu mencapai Rp 1.800 triliun dalam lima tahun terakhir. 

"Ini yang kita ubah. Infrastruktur tidak ada, pipa tidak ada, kilang tidak ada," tuturnya.

Pemikiran yang salah

Tak hanya itu, Ahmad juga berpendapat pemikiran tata kelola energi khususnya di sektor hulu minyak dan gas bumi dinilai salah. Pasalnya kegiatan hulu migas masih disebut proyek bukan investasi.

Dengan konsep proyek maka pengerjaan kegiatan hulu migas tidak ada ketegasan sehingga efisien dan cepat selesai. "Pemikiran energi nggak bener, harus cepet selesai," kata Ahmad.

Sayhroza mengungkapkan, jika kegiatan hulu migas mengacu pada investasi maka akan lebih efisien. Hal tersebut seperti dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Tidak pernah kegiatan ini kegiatan investasi, berapa, selesai. Contoh bicara investasi Dirut kereta Api, harus bagus, cepat," unkapnya.

Syahroza menambahkan, kesalahan pemikirian di sektor hulu migas lainnya adalah cost recovery. Pemerintah memandang cost recovery adalah pengembalian investasi Kontraktor Kerja Sama (KKKS), bukan bentuk investasi pemerintah kepada KKKS.

"Jadi ini pemikiran yang harus kita ubah, tidak boleh itu," pungkasnya. (Pew/Ndw)