ESDM Butuh Pimpinan yang Tak Punya Catatan Buruk

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menuai sorotan publik pasca penetapan tersangka kepada Jero Wacik terkait kasus korupsi.

Pengamat Energi yang juga Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kurtubi, mengatakan saat ini Indonesia memerlukan Menteri ESDM yang benar-benar bersih dan tidak menjadi bagian dari permasalahan.

Dia mengingatkan, persoalan mafia migas menyeruak karena sistem yang ada membuka peluang mafia migas menyusup.

Misal, sejak era Badan Pelaksana Migas (BP Migas), kini berganti nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), minyak dan gas yang diproduksi oleh negara, justru malah dijual melalui pihak ketiga dalam hal ini swasta maupun dialokasikan ke broker gas pencari rente.

"Itu juga terjadi sebelum era Raden Priyono di BP Migas dan di era Raden Priyono. Sudah ada ratusan penunjukan terjadi karena kan memang tidak bisa menjual minyak langsung. Yang apes kan Rudi Rubiandini saat menjadi Kepala SKK Migas. Di situ area bermain para mafia migas sehingga negara rugi ratusan triliun," ujar Kurtubi di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Kurtubi yang juga Ketua DPP Partai Nasdem ini menambahkan, dari sejumlah nama calon menteri ESDM yang disebut di atas, pada dasarnya publik sudah tahu mereka punya rekam jejak kurang bagus.

Yang kini harus diantisipasi, praktek mafia migas tidak bekerja sendiri. Melibatkan pejabat di tingkat BP Migas, pelaku bisnis, dan juga melibatkan aparat keamanan terutama dalam kasus-kasus pencurian minyak BBM.

"Khusus mafia pencurian BBM, orang Pertamina juga juga bisa mungkin bermain.Jadi para pemburu rente itu saling bekerjasama," tandasnya. 

Untuk itu, ia meminta agar menteri ESDM baru selain memiliki profesionalisme, juga punya integritas dan sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi yang ingin menumpas mafia migas.

"Membubarkan Petral sebagai upaya untuk menutup arena bermain dari mafia migas, harus mendorong agar membeli langsung dari produsen, ini untuk menumpas pemburu rente, " tegas dia.

Sejumlah nama yang disebut akan menjadi pengganti Jero Wacik seperti Kuntoro Mangunsubroto mantan Menteri ESDM di era Orde Baru, Ari Soemarno mantan Dirut Pertamina, Raden Priyono mantan Kepala BP Migas, dan mantan Menteri ESDM era SBY Darwin Silalahi , dinilai tidak layak menduduki posisi Menteri ESDM karena masih bagian dari permasalahan migas.

Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman memberikan penilaian di antara mereka. Seperti Raden Priyono yang disebut memiliki sejumlah catatan miring.

Raden Priyono disebut-sebut mengeluarkan alokasi LNG ke Thailand via trader non Pertamina. Kemudian diduga terlibat di kasus TPPI yang merugikan negara, juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan Widodo Ratanachaitong bos Kernell Oil, sekaligus menyetujui alokasi gas ke Pemda via BUMD dengan beking swasta.

Yusri menyoroti alokasi gas dilakukan Priyono kala menjabat Kepala BP Migas. Seperti, kebijakan alokasi gas sebanyak kurang lebih 100 perusahaan terdiri dari trader maupun swasta lainnya dengan volume masing-masing sekitar 2 MMscfd sampai dengan 70 MMscfd tanpa persetujuan menteri ESDM.

Adapula dugaan keterlibatan Priyono di kasus dugaan korupsi PT Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI) terkait penjualan kondensat yang diduga merugikan keuangan negara melebih kasus Century yakni mencapai Rp 7 triliun.

"Berapa ratus juta dolar Amerika kerugian negara alokasi kondensat untuk TPPI semasa BP Migas yang harus juga dipertanggungjawabkan Priyono. Termasuk juga soal LHP BPK RI untuk FSP Joko Tole dan sewa Wisma Mulia," tandasnya. (Nrm)