BPK Bertekad Bantu Jokowi Tuntaskan Masalah Migas

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bertekad membantu Presiden terpilih Joko widodo untuk membenahi sektor minyak dan gas (migas). Bahkan, Kepala BPK Rizal Jalil bakal langsung menemui Jokowi setelah Gubernur DKI Jakarta itu dilantik.

"BPK akan membatu Pak Jokowi menyelesaikan jernih masalah migas, kita siap tidak terlalu lama," kata Ketua BPK RI Rizal Jalil di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Menurut dia, hal yang ingin dibicarakan adalah isu migas secara teknis bukan polistis. Karena itu, ia tidak berkenan membicarakan keberadaan anak usaha PT Pertamina (Persero) yang berbisnis impor bahan bakar minyak (BBM) yaitu Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). 

Rizal memastikan dirinya tidak akan membahas apapun soal pembubaran Petral. "Jadi gini saya ingin bicara soal migas bukan isu politisnya. Saya ingin bicara teknisnya. Kami tidak bicara Petral dibubarkan atau tidak," ungkapnya.

Rizal mencoba menjelaskan, impor minyak yang dilakukan Indonesia saat ini karena produksi minyak Indonesia terus merosot dari tahun ke tahun.  Sementara di sisi lain, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat.

Mau tidak mau, opsi impor hartus diambil pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tingginya impor minyak mentah dan BBM membuat subsidi BBM di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat karena harga jual BBM subsidi jauh di bawah harga keekonomian.

"Kita butuh minyak dari luar, kemudian proses pembelian dilakukan Pertamina. Untuk Petral ini BPK sudah memeriksa dan sudah ada laporannya," jelas Rizal tanpa mau mengungkap hasil pemeriksaan BPK soal Petral. (Pew/Ndw)