Usul Pengusaha Transportasi untuk Kurangi Konsumsi BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha transportasi darat meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki aturan kepemilikan kendaraan pribadi yang selama ini dinilai menjadi beban bagi anggaran negara melalui konsumsi BBM bersubsidi.

Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), Eka Sari Lorena mengatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo yaitu dengan kebijakan disinsentif kepemilikan kendaraan pribadi sehingga harga jualnya menjadi lebih mahal.

"Kalau di sini kan lucu. Jika melihat pameran, mereka saling berlomba berikan diskon untuk kendaraan pribadi, tetapi tidak ada yang seperti itu untuk pembelian kendaraan umum. Saya nunggu beli bus baru yang dapat diskon," ujar Eka di Jakarta, seperti ditulis Minggu (28/9/2014).

Eka mencontohkan, kebijakan pemerintah saat ini yang dianggapnya salah yaitu pemberian insentif kepada mobil murah ramah lingkungan atau low cost green cara (LCGC). Padahal menurut Eka, kendaraan ini hanya memperparah tingkat konsumsi BBM bersubsidi dan menambah kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta.

"Di mana-mana tidak ada green car yang masih mengkonsumsi bahan bakar fosil. Kalau mau ramah lingkungan ya konsumsinya listrik atau minyak nabati. Ini kami sudah kedodoran pada BBM subsidi tetapi mobil ini malah di-launching," kata Eka.

Selain itu, kebijakan yang dianggapnya sangat aneh yaitu adanya pembatasan solar beberapa waktu lalu sebagai langkah untuk menghemat kuota BBM bersubsidi yang tidak mencukupi hingga akhir tahun.

"Kemudian yang dibatasi malah solar, yang kami tahu itu dikonsumsi angkutan umum. Kalau mau dibatasi ya premium yang dikonsumsi kendaraan pribadi, bukan solar," tandasnya. (Dny/Ahm)