Jika RI Tak Mau Bernasib Seperti AS, Jokowi-JK Perlu Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pertarungan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen memunculkan kekhawatiran penghentian sementara aktivitas pemerintahan (shutdown) di Indonesia. Shutdown pernah dialami Amerika Serikat (AS) dan sempat melumpuhkan negara Adidaya itu.

Analis Politik di Indo Survey and Strategy (ISS), Karyono Wibowo mengungkapkan, perekonomian negara ikut terpengaruh dari kondisi politik. Hal ini kerap menimpa negara lain.

Sebagai contoh, dijelaskannya, terjadi di Timur Tengah. Krisis politik yang melanda Tunisia, Libia, Irak dan Mesir menimbulkan gangguan perekonomian di negara kaya minyak tersebut. Serupa pernah menimpa Timor Leste pada 2006, gangguan politik dan keamanan di negara itu mengakibatkan pertumbuhan ekonominya terkoreksi.

"Negara sekuat Amerika Serikat pun mengalami krisis ekonomi di 2013 akibat shutdown yang dipicu karena kegaduhan politik di Kongres AS, di mana anggaran yang diajukan Obama nggak disetujui. Apa Indonesia mau shutdown seperti AS?," tegas dia di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Demi menghindari terganggunya iklim investasi maupun fundamental ekonomi Indonesia, Karyono mengimbau agar anggota parlemen mempunyai sense of crisis, sense of belonging dan mengedepankan kepentingan nasional saat mengambil keputusan.

Sementara untuk Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK, dia menyarankan dapat mengambil langkah tepat dalam waktu dekat, termasuk mengumumkan nama-nama menteri yang bersih.

"Jokowi-JK pilih menteri yang punya kompetensi, integritas, dan sense of crisis. Jangan pilih menteri yang bermasalah, jangan pilih pimpinan BUMN yang pernah tersangkut kasus hukum. Kalau pilih yang seperti itu, bisa tambah perparah kondisi ekonomi di sini," tuturnya.

Jokowi-JK, diharapkan Karyono mampu menunjukkan kinerja memuaskan di 100 hari pertama pemerintahannya. Pasalnya kinerja tersebut menjadi penilaian masyarakat terhadap Presiden ke-7 ini.

"Performance kabinet akan jadi ukuran bagi publik menilai pemerintahan Jokowi-JK di awal. Kalau memilih menteri yang punya track record negatif, tidak konsen dengan visi misinya, maka Jokowi-JK bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat," imbuh dia.(Fik/Ahm)