Sukses

Jokowi Diminta Pertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jokowi untuk mempertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti yang telah terbentuk saat ini.

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) meminta Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti yang telah terbentuk saat ini.

Sekretaris Jenderal MAI Agung Sudaryono mengatakan, hal ini merupakan respon dari rasa cemas dari berbagai kelompok masyarakat nelayan dan pembudidaya perikanan soal susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Dia menjelaskan, dalam kabinet Jokowi, ada wacana mengenai pemisahan sektor perikanan dan kelautan yang saat ini menjadi satu di dalam KKP. Wacana tersebut menyebutkan sektor kelautan akan masuk dalam Departemen Maritim dan perikanan akan bergabung dalam Departemen Kedaulatan Pangan termasuk di dalamnya ada Pertanian dan Peternakan.

"Maka kami meminta kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-JK agar tidak merubah dan tetap mempertahankan keberadaan sektor perikanan dalam KKP yang sudah eksis saat ini sejak Pemerintahan Presiden Gus Dur (2001) dalam susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Agung mengungkapkan, alasan agar KKP tetap dipertahankan karena perubahan kabinet melalui pemisahan atau penggabungan kementerian terbukti tidak efektif dan perlu waktu adaptasi minimal dua tahun agar dapat berjalan dengan normal

"Contoh pengalaman pemerintahan Gus Dur yang menghilangkan Departemen Sosial dan Penerangan," lanjutnya.

Selain itu, jika sektor kemaritiman berdiri sendiri, maka akan menjadi cost centre dari dana APBN, sehingga negara akan lebih banyak mengeluarkan dana bagi pembangunan kemaritiman di Indonesia.

"Kita harus mencontoh negara-negara maju dunia yang leading dalam sektor perikanan seperti Kanada, Norwegia, Irlandia, Finlandia, sektor perikanan dan kelautan masuk dalam 1 Department of Fisheries and Ocean (DFO). Sehingga jika digabungkan pengelolaan keduanya akan lebih komprehensif, koordinatif dan efektif karena masih dalam bidang yang sangat relevan sama," tandasnya. (Dny/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.