Penuhi Target, Petugas Pajak Butuh Biaya Operasional Besar

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) mengeluhkan kekurangan anggaran operasional untuk petugas pajak di lapangan. Hal ini akan mengancam target penerimaan pajak yang selalu meningkat setiap tahun.

"Kami tidak mau mengeluh soal anggaran, karena anggaran untuk Kementerian Keuangan juga berkurang, jadi semua memang dikurangi," papar Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Namun dia menyindir, jika belanja operasional DJP dipangkas akan bertolak belakang dengan tujuan pemerintah selama ini yakni meningkatkan penerimaan pajak.

"Orang harus bergerak, harus turun ke lapangan. Kalau biaya untuk turun ke lapangan (operasional) nggak ada, nanti teman-teman DJP alasan untuk tidak pro aktif ke lapangan. Dia cuma nunggu saja di meja, kalau nggak bayar pajak ya biarin, itu bisa kacau," jelas Fuad.

Petugas pajak, kata dia, harus agresif mendatangi setiap Wajib Pajak (WP) untuk menghimpun lebih banyak penerimaan pajak negara ini. Upaya tersebut membutuhkan anggaran operasional yang cukup besar.

"WP harus didatangi, jadi nggak ada pilihan. Banyak orang yang nggak ada bos, bukan karyawan yang kalau nggak didatangi, nggak mau bayar pajak. Tarsok-tarsok melulu. Jadi perlu biaya operasional, datangi mereka pakai motor, ada biaya bensin. Jadi biaya operasional pegawai pajak itu besar," pungkas dia.