Biaya Bongkar Muat Kapal Lebih Murah dari Rokok Menteri Susi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tengah berjuang menerbitkan aturan moratorium (penghentian sementara) izin transhipment atau bongkar muat kapal di tengah laut. Pasalnya, biaya transhipment di negara ini jauh dari kaya layak.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani draf peraturan moratorium izin kapal baru di Indonesia. Saat ini, dirinya sedang menanti pengesahan draf aturan moratorium transhipment.

"Tinggal aturan kapal kargo transhipment, yang belum. Lihat saja biaya bongkar muat cuma Rp 8.000 perak per GT per tahun. Harga rokok saya saja lebih mahal, ongkos makan di warteg pun nggak cukup," tutur dia di acara Kompas100 CEO Forum, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Menurut Susi, KKP akan melakukan perubahan besar, termasuk memerdekakan nelayan kecil supaya bebas dari pungutan pajak, retribusi dan sebagainya.

"Nelayan kecil mesti bayar pungutan, lalu berlayar ke zona lain ditangkap lagi. Ini ternyata harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kita mau bebaskan nelayan dari pungutan, dan mengganti pendapatan daerah dari pungutan itu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)," papar dia.

Saat ini, kata Susi, KKP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun. Sementara aset kementeriannya mencapai Rp 11 triliun. Dia mengaku tengah menghitung besaran DAK yang akan diberikan Pemda sebagai pengganti pungutan. (Fik/Ndw)