Ini Alasan Menkeu Buka Lelang Jabatan Eselon buat PNS

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka rekrutmen terbuka (lelang) empat jabatan Eselon I dan II hanya untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kriteria atau syarat ini dipertimbangkan Kemenkeu untuk memudahkan proses perekrutan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), penerimaan pejabat tinggi setingkat Eselon I dan II secara terbuka berlaku untuk PNS dan non PNS. Tapi tampaknya, bakal ada kesulitan apabila melibatkan non PNS dalam perekrutan tersebut. 

"Karena belum ada UU operasionalnya, kita nggak bisa melibatkan non PNS karena belum ada bayangan dari kontrak sampai gaji maupun paketnya. Jadi sekarang PNS saja," ujar dia di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014). 

Keempat jabatan tersebut, antara lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.

Dan pekan ini Kemenkeu kembali membuka rekrutmen untuk posisi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 

Bambang menjelaskan, pihaknya membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebagai Ketua Pansel, Sekjen Kemenkeu Kiagus Badaruddin Wakil Pansel dan anggotanya Darmin Nasution, Taufik Rahman serta Priyono dari Komite ASN. 

"Kita ingin dapatkan pejabat yang benar, proses seleksi lebih bagus, transparan. Karena pajak itu susah-susah gampang, perlu detail yang luar biasa. Jadi butuh orang yang paham perpajakan supaya bisa lari cepat dan nggak menghabiskan waktu untuk cari tahu lagi soal PPh, PBB dan lainnya," ujar dia. 

Dibanding sebelumnya, Bambang mengaku, Menteri Keuangan mempunyai hak untuk menentukan seorang Dirjen Pajak.

"Saya tinggal nunjuk si A, lalu usulkan ke Presiden. Buat saya bagus, tapi nggak menjunjung tinggi transparansi," paparnya. 

Meski terbuka, dirinya memastikan akan mencari sosok pejabat tinggi yang dapat bekerjasama dengan seluruh internal Kemenkeu dan khusus Dirjen Pajak bisa membantu realisasi target penerimaan yang mencapai ribuan triliun rupiah. 

"Harus cocok dengan saya dan Ditjen Pajak untuk calon Dirjen Pajak. Bisa bantu saya capai target penerimaan pajak, makanya kita juga kerjasama dengan PPATK dan KPK," pungkas Bambang. (Fik/Nrm)