Jokowi Jadi Presiden, Pengusaha Bikin Perubahan Besar

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan penyesuaian mendasar terhadap arah kebijakannya seiring perubahan fundamental dan struktural pembangunan ekonomi di Tanah Air oleh pemerintahan baru.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto (SBS) menyatakan perubahan tersebut, pertama, konsep pembangunan di wilayah pinggiran yang berimplikasi pembangunan di daerah melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dalam empat tahun terakhir, UMKM tumbuh cepat dengan jumlah mencapai 60 juta di seluruh Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB 57 persen, penyerapan tenaga kerja mencapai 100 juta dari total angkatan kerja yang berjumlah 120 juta orang," terang dia di acara Rapimnas, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Kadin, katanya, bukan hanya mengejar keuntungan semata tapi juga bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyat. Sehingga perlu dilibatkan dalam proses regulasi maupun evaluasi.

Perubahan kedua, tambah dia, pembangunan berorientasi kemaritiman. Program ini mencakup kerjasama yang luas untuk pengusaha nasional maupun internasional. Bagi pelaku usaha nasional, sambung SBS, program Jokowi di sektor maritim merupakan tantangan berat tapi juga peluang besar.

"Infrastruktur maritim harus menjadi perhatian utama dunia usaha. Proses logistik terkendala infrastruktur darat, laut dengan biaya tinggi," terangnya.

Dijelaskan dia, peran jasa transportasi laut masih bergantung pada kapal-kapal asing, terutama untuk ekspor komoditas yang hanya didasarkan pada basis free on board (FoB). Padahal basis ini, katanya,  menyebabkan kehilangan peluang pemasukan nasional sekira US$ 120 miliar per tahun.

Ketiga, SBS menyebut, program swasembada pangan dalam waktu singkat. Program swasembada yang belum tercapai memicu impor pangan cukup tinggi dan berdampak negatif bagi moneter dan fiskal Indonesia.

"Kadin berharap dunia usaha secara proaktif mendukung program percepatan swasembada pangan. Tapi harus ada dukungan dari pemerintah membangun infrastruktur irigasi pertanian, saluran dan waduk, perluasan lahan pertanian, finansial. Tanpa dukungan itu program swasembada nggak akan tercapai," tegas dia.

Di sisi lain, Kadin meminta pemerintah untuk mendirikan bank pembangunan infrastruktur yang akan memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga lebih ringan. (Fik/Ndw)