Pengamat Kritik Pemerintah Harus Tetap Beri Subsidi pada Premium

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan harga baru bagi BBM jenis premium dan solar. Meski sama-sama mengalami penurunan, namun bedanya harga premium yang ditetapkan sudah tanpa subsidi, sedangkan solar masih disubsidi dengan mekanisme subsidi tetap atau fixed subsidy.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan bahwa jika pemerintah telah menurunkan harga BBM, bukan berarti harga tersebut akan terus bertahan pada posisi tersebut. Maka akan lebih baik pemerintah tetap memberikan subsidi namun melalui mekanisme subsidi tetap seperti pada solar.

"Menurut saya kalau sekarang turun bukan berarti selamanya akan turun. Makanya akan lebih baik menggunakan fixed subsidy," ujarnya di Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Pasalnya, meski tanpa subsidi bukan tidak berarti konsumsi BBM akan mengalami penurunan. Menurut dia, konsumsi BBM akan terus meningkat seiring dengan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia.

"Pada saatnya tetap akan jebol juga karena penjualan motor dan mobil kan tidak pernah berhenti. Sehingga dari sisi volume pun akan terjadi pembengkakan," lanjutnya.

Atau ada cara lain untuk pemberian subsidi, yaitu dengan mensubsidi pajak kendaraan bermotor roda dua yang harus dibayarkan oleh masyarakat pemilik kendaraan tersebut setiap tahunnya.

"Oleh karena itu lebih baik subsidi itu diberikan kepada orang, bisa by name, by address. Contoh untuk pengguna motor bisa kerjsama dengan Samsat sehingga tiap tahun pajak kendaraanya bisa dipotong dari subsidi yang akan diberikan, itu kalau untuk motor," kata dia.

Jika subsidi ini ingin diberikan kepada masyarakat miskin, maka bisa diberikan secara langsung melalui penyediaan lapangan kerja atau bantuan langsung tetapi jangan dalam bentuk uang.

"Kalau kepada orang miskin bisa dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, atau kalau model BLT (bantuan langsung tunai) jangan uang, tetapi dalam bentuk beras atau makanan pokok karena dengan model BLT uang ujung-ujungnya tidak digunakan secara benar, hanya untuk rokok atau pulsa," jelas dia.

Menurut Aviliani, bantuan tersebut akan lebih baik dalam bentuk kupon untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Hal ini dinilai lebih memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin.

"Misalnya dalam bentuk kupon, setiap 3 bulan bisa ambil beras, ambil gula, minyak, ditempat yang sudah ditentukan. Itu lebih memecahkan masalah. Atau subsidinya melalui pajak itu," tandas dia.