Penerimaan & Belanja Negara Loyo pada 2014, RI Kelebihan Utang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tak sanggup mengejar belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, sehingga pembiayaan atau utang justru mengalami kelebihan di akhir tahun lalu.

Dalam paparan realisasi kinerja APBN-P 2014, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pendapatan negara hanya mampu tercapai 94 persen menjadi Rp 1.537,2 triliun. Sedangkan pagu APBN-P 2014 sebesar Rp 1.635,4 triliun.

"Memang terjadi penurunan di penerimaan negara perpajakan dari APBN-P 2014 sebesar Rp 1.246,1 triliun menjadi Rp 1.534 triliun atau 93,9 persen dari target," ujar dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Sementara belanja negara, tambah Bambang, hanya tercatat 94 persen dari target Rp 1,876,9 triliun menjadi Rp 1.764,6 triliun pada realisasi sampai dengan 31 Desember 2014. Jika dirinci, sambungnya, pencapaian belanja pemerintah pusat kurang dari target yang diharapkan.

Sebut saja belanja Kementerian dan Lembaga. Hingga akhir tahun lalu, tercapai hanya 93,4 persen dari Rp 602,3 triliun menjadi Rp 562,5 triliun. "Padahal target penyerapannya 95 persen di tahun lalu," ucap Bambang.

Senada, penyerapan belanja non Kementerian dan Lembaga di tahun lalu masih di bawah dari pagu dan hanya terealisasi Rp 628,3 triliun atau 92,7 persen dari Rp 678,1 triliun dalam APBN-P 2014.

"Belanja subsidi BBM, elpiji dan BBN kurang dari target menjadi Rp 240 triliun atau 97,4 persen. Sedangkan dalam APBN-P tahun lalu dipatok Rp 246,5 triliun. Dan subsidi listrik dari Rp 103,8 triliun, tercapai Rp 101,8 triliun atau 98,1 persen," jelas dia.

Realisasi anggaran transfer ke daerah pun tercatat sebesar Rp 573,8 triliun atau 96,2 persen dari target yang diharapkan Rp 596,5 triliun. Dengan demikian, keseimbangan primer menjadi Rp 94 triliun dari proyeksi Rp 106 triliun.

"Akhirnya defisit anggaran mencapai 2,26 persen senilai Rp 227,4 triliun. Di bahwa pagu defisit anggaran dalam APBN-P 2014 yang dipatok Rp 241,5 triliun atau 2,4 persen. Sehingga ada kelebihan pembiayaan (SILPA) sebesar Rp 19 triliun," tandas Bambang. (Fik/Ahm)