Sukses

Aspirasi Asosiasi Tak Didengar, Menteri Susi Dianggap Otoriter

Menteri Susi telah mengesampingkan prinsip demokrasi yang seharusnya menerima aspirasi masyarakat untuk mengambil kebijakan.

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan asosiasi di bidang perikanan. Rapat ini untuk mendengar aspirasi-aspirasi dari para pengusaha ikan.

Ketua Umum Himpunan Nelayan SeIuruh Indonesia (HNSI), Yusuf Solihin mengaku, kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Yusuf mengatakan, para pengusaha dan asosiasi yang menjadi pelaku usaha justru tidak pernah dilibatkan.

"Kami sangat bangga punya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,  ketika membuat gebrakan ilegal fishing, blusukan tapi ketika membuat kebijakan tertulis berbalik, jadi harapan kami hadir memperjuangkan kami," kata dia di Jakarta, Senin (21/1/2015).

Dia pun menegaskan, seharusnya kebijakan pemerintah melindungi para pengusaha sebagai pelaku. Menurut dia, pemerintah seharusnya hanya menempatkan diri sebagai regulator.

"Kebijakan dibicarakan dulu asosiasi, dan seperti apa dilaksanakan. Karena bukan pemerintah, tapi kami yang melaksanakan," tuturnya.

Dengan begitu, dia menilai Susi telah mengesampingkan prinsip demokrasi yang seharusnya menerima aspirasi masyarakat untuk mengambil kebijakan.

"Nampaknya kalau kami sepakat mengangkat demokrasi, kebijakan harus aspiratif bukan otoritatif," tandas dia. (Amd/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini