Konflik Polri dan KPK Goyahkan Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Perjalanan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan Kabinet Kerja baru seumur jagung. Namun kinerja yang sudah lebih dari 100 hari ini diwarnai berbagai persoalan politik sehingga mengancam perekonomian Indonesia.

Masih ingat dengan kisruh antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sangat menyita perhatian sejumlah kalangan dari dalam maupun luar negeri. Kini, dua lembaga penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kepolisian RI sedang terlibat konflik.

Melihat kondisi tersebut, Pengamat Valas Farial Anwar mengkhawatirkan perekonomian Indonesia. Selama 100 hari Jokowi-JK memimpin Indonesia, belum ada perubahan signifikan terhadap ekonomi bangsa ini.

"Mana buktinya?. Yang ada justru kisruh poltik yang bisa berdampak ke ekonomi. Buang-buang pikiran, perhatian kita, sehingga pejabat negara nggak fokus lagi di ekonomi. Ini jadi masalah memuakkan," seloroh dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Farial menyebut, politik dan ekonomi saling menopang. Tanpa situasi politik yang kondusif, lanjutnya, maka perekonomian suatu bangsa akan menuai masalah. "Kalau politik terganggu, nggak bisa tenang ekonominya. Karena politik berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu negara," tegas dia.

Parahnya lagi kata Farial, pengetahuan pemerintahan baru dan anggota-anggota parlemen terhadap kebijakan fiskal dan moneter masih minim sehingga ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap gonjang ganjing.

Misalnya saja rezim devisa bebas yang diterapkan Indonesia, sambung dia, merupakan persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi pemerintah, Bank Indonesia dan DPR.

Lantaran, aturan dan kebijakan ini selalu menghantui pergerakan nilai tukar rupiah, karena investor bebas keluar masuk menanamkan modalnya serta tidak adanya larangan memarkirkan hasil devisa di luar negeri.

"Pemerintah baru dan anggota DPR masih minim pengetahuannya soal rezim lalu lintas devisa. Nggak terlalu paham. Padahal ini sangat penting diperbaiki, karena kita nggak berani untuk melakukannya," cetus Farial.

Dia berharap agar pemerintah dapat benar-benar menjalankan komitmen membangun pemerataan infrastruktur. Dengan demikian, aliran modal asing lewat portofolio investasi dapat masuk ke Indonesia dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural berjalan dengan baik, tentu saja dampaknya positif untuk ekonomi kita. Tapi antara rencana dan kenyataan biasanya jauh. Jadi kita lihat saja nanti," imbuhnya. (Fik/Ahm)