DPR Restui Suntikan Modal Negara Rp 39,9 Triliun ke 35 BUMN

Dari bahasan secara teknis mengenai PMN BUMN di Komisi VI dan XI DPR, tutur Willgo, Fraksinya barus bisa menetapkan atau memutuskan BUMN mana saja yang layak menerima dan tidak patut mengantongi PMN.

Sementara Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro masih pelit bicara mengenai hasil rapat panja PMN. Namun dia membenarkan apabila, anggaran tambahan PMN untuk 35 BUMN mengalami pengurangan.

"Sebagian besar disetujui, tapi total PMN kurang dari Rp 48 triliun. Sekitar Rp 40 triliun. Ini kan masih tertutup, jadi nggak boleh dibuka," ucap dia.

Imam memastikan sebanyak 35 BUMN tetap memperoleh suntikan modal negara pada tahun ini. Namun dia bungkam BUMN apa saja yang harus menerima pemangkasan PMN. "Pokoknya tetap 35 BUMN," sambungnya.  

Terkait rekomendasi BPK pada sejumlah BUMN yang belum ditindaklanjuti, Imam mengaku, masih mempunyai waktu untuk menanggapinya. Sehingga tak berpengaruh pada proses pengambilan keputusan PMN.

"Kita komit kok, kan suratnya (penjelasan selambat-lambatnya) 60 hari. Kita pernah ramai-ramai menyelesaikannya. Kita punya kewajiban untuk meng-clear-kan rekomendasi BPK bahwa setiap temuan BPK harus ditindaklanjuti karena ada UU-nya," cetus Imam.

Hasil Banggar ini, kata dia, akan dibawa ke Komisi XI DPR besok (4/2/2015) dan disambung ke Komisi VI pada Senin pekan depan. Dan Imam memastikan bahwa keputusan nilai PMN tidak lagi dapat diubah di Komisi.

"Segala hal yang bersifat teknis akan dibahas di Komisi terkait. Tadi Pimpinan Banggar bilang, apa yang sudah diketok, nggak berubah," tukasnya. (Fik/Ndw)