Putusan Bank Sentral Eropa Soal Yunani Bikin Rupiah Melempem

Liputan6.com, Jakarta - Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk menghentikan pasokan likuiditas kepada pemerintah Yunani. Keputusan Bank Sentral Eropa tersebut kini menjadi salah satu sentimen negatif yang menekan rupiah bersama mata uang lain di Asia.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, Jumat (5/2/2015) menyebutkan nilai tukar rupiah melemah ke level 12.653 per dolar AS. Nilai tukar rupiah mengalami koreksi 44 poin dari level 12.609 per dolar AS.

Senada, data valuta asing Bloomberg juga menunjukkannilai tukar rupiah melemah 0,12 persen ke level 12.644 per dolar AS pada perdagangan 9:52 waktu Jakarta. Nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah di level 12.650 per dolar AS dari 12.630 per dolar AS pada perdagangan kemarin.

Hingga menjelang siang, nilai tukar rupiah masih melemah dan berkutat di kisaran 12.634 per dolar AS - 12.661 per dolar AS.

Bank Sentral Eropa menghentikan pasokan likuiditas ke Yunani akibat dilarangnya penggunaan obligasi pemerintah Yunani sebagai jaminan pinjaman. Keputusan tersebut digulirkan menjelang rencana Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis untuk bertemu dengan Presiden ECB Mario Draghi hari ini.

Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia, Rangga cipta menjelaskan, nilai tukar euro terhadap dolar AS jatuh setelah Bank Sentral Eropa mengambil keputusan tersebut.

"Pelemahan euro berarti penguatan dolar AS yang tengah bergerak positif lantaran data ISM Non-Manufaktur yang membaik. Alhasil rupiah kembali mengalami tekanan dari penguatan dolar," tandasnya.

Namun, Rangga mengungkapkan, pelemahan rupiah tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena memang sejalan dengan mata uang lainnya di kawasan Asia.

Ia menambahkan, situasi politik saat ini tidak terlalu memberikan dampak kepada pergerakan rupiah. Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI tidak terlalu dilihat oleh pelaku pasar.

Selain itu, tidak setujuinya seluruh suntikan modal ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diajukan oleh kementerian ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak terlalu berpengaruh di pasar keuangan. (Sis/Gdn)