Ini Jawaban Freeport untuk Permintaan Wapres JK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla beberapa waktu lalu mengungkapkan pemerintah Indonesia menawarkan tiga opsi  kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tidak bisa dinegosiasikan.

Ketiga hal yang tidak bisa dinegosiasikan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Freeport harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral. Kedua, Freeport harus melipatgandakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat  Papua. Ketiga, Freeport harus membangun industri hilir.

Lalu apa tanggapan Freeport?

VP Corporate Communications Freeport Indonesia Daisy Primayanti menyatakan, perseroan berkomitmen untuk menyelaraskan diri dengan aspirasi nasional dan akan terus terbuka untuk berdialog dengan Pemerintah dalam mencapai solusi bersama.

Hal inilah yang juga menjadi semangat PTFI dalam melakukan renegosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait dengan kontrak karya.

"PTFI juga mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah untuk selalu mengingatkan akan kewajiban dan tanggung jawab PTFI dalam beroperasi," kata Daisy kepada Liputan6.com, Jumat (6/2/2015).

Sebagai bagian dari wujud nyata komitmen perseroan terhadap semangat hilirisasi di dalam negeri, lanjut Daisy, PTFI terus menjajaki peluang untuk mengembangkan kegiatan hilirisasi di Papua.  

Di saat yang bersamaan, sambil menunggu perencanaan dan persiapan sarana serta infrastruktur lainnya di Papua, PTFI mempersiapkan lokasi di Gresik, Jawa Timur.

Untuk mewujudkannya, perusahaan tambang asal  Amerika Serikat (AS) itu juga telah menjalin kerjasama dengan BUMN termasuk Petrokimia Gresik. PTFI juga tetap berencana melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait pengolahan dan pemurnian di Papua.

"Hal tersebut tentunya merupakan bagian dari kontribusi kami dalam mendorong dan mempercepat pembangunan di Papua dengan fokus yang selaras dengan aspirasi nasional," terang dia.

 Lepas saham ke pemerintah RI...